Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pilih Mantan Direktur WWF Pimpin Badan Restorasi Gambut

Kompas.com - 13/01/2016, 19:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memperbaiki lahan yang rusak akibat kebakaran hutan dan gambut.

Jokowi menunjuk mantan Direktur Konservasi WWF Indonesia Nazir Foead untuk memimpin badan tersebut.

"Saya memandang Nazir Foead memiliki kompetensi, pengalaman dalam melakukan restorasi hutan dan gambut. Terutama kemampuan unrtuk koordinasikan dengan kementerian lembaga dan jejaring lembaga internasional," kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2016).

(Baca: Bentuk Badan Restorasi Gambut, Jokowi Ingin Tunjukkan Keseriusan Indonesia pada Dunia)

Jokowi meminta Nazir segera menyusun rencana kerja. Ia ingin BRG membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius memperbaiki lahan yang rusak akibat kebakaran hutan dan gambut.

Di lokasi yang sama, Nazir mengungkapkan bahwa dirinya memiliki banyak pengalaman sebagai aktivis lingkungan.

Pria kelahiran Medan 6 Juni 1967 ini menyelesaikan studi S1 dari Fakultas Kehutanan bidang konservasi sumber daya alam Universitas Gajah Mada (UGM) pada 1992.

Pada 1995, Nazir aktif di The Netherlands Forestry Ministry. Ia sempat mengenyam pendidikan lanjutan di University of Gottingen Jerman, Durrel Institute of Conservation and Ecologi University of Kent United Kingdom, Indiana University USA, dan di Smithsnonian Institute USA.

(Baca: Rehabilitasi 2 Juta Hektar Lahan Gambut Butuh Rp 50 Triliun)

Pada tahun 1992, Nazir bekerja di Yayasan FFW Indonesia, dan pada 1992-1995 dia menjadi Manager Stasiun Riset Kayan Menterang yang betugas mengkoordinasikan kegiatan riset WWF, LIPI dan Departemen Kehutanan di Cagar Alam Kayan Menterang Kalimantan Timur.

Setelah itu, Nazir dipercaya menjadi Project Manager Ujung Kulon 1997-2001, Deputi Direktur Konservasi Spesies 2000-2001, Direktor Region Sumatera-Jawa WWF 2001-2003, dan Direktur Konservasi Species tahun 2003-2006, dan menjadi Direktur Bidang Kebijakan WWF Indonesia pada 2006-2011. 

Pada tahun 2011-2014, Nazir dipercaya menjadi Direktur Konservasi WWF Indonesia dan hingga saat ini dia aktif di Climate and Land Use Alliance (CLUA), sebagai Pimpinan Program Indonesia.

(Baca: Lapan: Tahun Ini, Dua Juta Hektar Hutan Hangus Terbakar)

"Saya bekerja lama sekali di WWF Indonesia. Mulai karier dari staf lapangan di hutan yang kalau dari Jakarta ke camp saya itu butuh (waktu) seminggu pakai pesawat, speed boat, long boat, dan jalan kaki," ungkap Nazir.

Nazir berharap agar keberadaan BRG tidak dianggap dunia usaha untuk membatasi keberlanjutan ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, BRG akan mengajak masyarakat dalam kerja restorasi, monitoring hasil restorasi, dan advokasi perbaikan kebijakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com