Fahri: Tifatul Jangan Suka Gunakan Terminologi Feodal

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu sebelumnya meminta Fahri tak melawan mekanisme yang berlaku di partai.

"Siapa yang melawan? Saya mau agar di-clear-kan dan Tifatul jangan gunakan terminolgi feodal, seperti jangan melawan partai atau mengatakan saya masih muda," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2016).

Menurut dia, Tifatul seharusnya memahami mekanisme yang berlaku di dalam Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. Seorang kader yang dilaporkan ke BPDO harus menjalani pemeriksaan dan diputus laporannya sebelum dinyatakan bersalah.

(Baca: Fahri Hamzah Laporkan Dua Pimpinan PKS ke BPDO)

"Bahasa-bahasa kekuasaan itu membuat anak-anak muda kayak saya di PKS sebal. Kenapa menggunakan bahasa kekuasaan? Saya cuma mau dikasih tahu salah saya apa," ujar Fahri.

Dia menuturkan, dirinya pernah berdiskusi dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada awal Desember 2015. Saat itu, Salim memintanya mengundurkan diri dari Wakil Ketua DPR.

Namun, setelah dia menjelaskan mengenai kedudukannya sebagai pejabat publik dan keberadaan UU MD3, Salim pun menarik kembali permintaannya itu. Fahri justru heran mengapa pembicaraan yang bersifat pribadi itu justru mencuat ke publik.

(Baca: Tifatul: Fahri Jangan Teriak-teriak di Media)

Tifatul sebelumnya meminta Fahri mengikuti segala proses terkait evaluasi internal partai. Ia menilai, BPDO PKS memiliki dasar kuat dalam mengevaluasi Fahri.

"Menurut saya, (Fahri) ikuti saja, insya Allah selamat kok, masih muda kok, jangan melawan," ujar Tifatul di sela Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1/2016).

Tifatul mengatakan, persoalan yang melibatkan Fahri bukan terjadi satu atau dua kali. Evaluasi BPDO PKS merupakan akumulasi atas sejumlah masalah, yang antara lain mengenai sikap Fahri atas kasus yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Tifatul menambahkan, pimpinan PKS sebenarnya telah melakukan beberapa pendekatan terkait persoalan yang melibatkan Fahri. Namun, persoalan itu tidak selesai hingga berujung pada evaluasi BPDO.

"Biasanya, pimpinan di PKS itu tidak serta-merta melakukan tindakan yang keras. Banyak yang mungkin sudah berpuluh kali melakukan pendekatan," kata dia.