Megawati Kritik Pembangunan seperti "Poco-poco", Ini Kata Wapres

"Kan kita ada juga rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun, dan kita juga mengikuti rencana jangka panjang itu," ujar Kalla di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (11/1/2016).

Menurut dia, memang benar, setiap pergantian pemerintahan, ada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) selama 5 tahun.

(Baca: Kritik Demokrasi Indonesia, Megawati Sebut seperti "Poco-poco")

Namun, dia mengatakan bahwa RPJMN juga tetap mengikuti RPJP berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

"Bahwa setiap 5 tahun itu memang harus diisi (program), tetapi tidak boleh keluar dari rencana jangka panjang itu. Itu undang-undang," kata Kalla.

Terkait usulan Megawati untuk membentuk kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Kalla menilai bahwa hal itu tidak sederhana karena harus mengubah Undang-Undang Dasar (UUD).

"(Soal GBHN) ya tergantung DPR-MPR dan pemerintah-lah. Itu harus dibicarakan karena harus mengamandemen UUD," kata Wapres.