Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya 2 Anggota PDI-P yang Hadiri Paripurna Pelantikan Ketua DPR

Kompas.com - 11/01/2016, 12:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hanya dua anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016) siang. Mereka, yakni Honning Sany dan Alex Indra Lukman.

Rapat paripurna itu mengagendakan pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI.

Pada hari ini, PDI-P masih menggelar rapat kerja nasional di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin jalannya sidang mengungkapkan, para anggota DPR dari PDI-P sudah izin karena mengikuti rakernas tersebut. (Baca: Kubu Agung Minta Pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR Ditunda)

"Karena bertepatan dengan Rakernas, anggota DPR dari Fraksi PDI-P sudah mengajukan izin. Tapi di sini hadir dua perwakilan anggotanya," kata Fahri saat membuka sidang.

Meski tak dihadiri 107 anggota DPR, rapat paripurna tetap digelar karena telah mencapai kuorum. Total anggota DPR yang hadir adalah 297 dari 560 anggota.

"Total yang hadir jika dihitung dengan yang izin, 409 anggota," ucap Fahri.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya sudah mengungkapkan ketidakhadiran mayoritas anggotanya dalam paripurna hari ini. (Baca: Pimpinan DPR Akan Proses Pencalonan Agus Gumiwang sebagai Ketua DPR)

Hasto meminta agar agenda pelantikan Ketua DPR ditunda karena bertabrakan dengan rakernas PDI-P.

Selain itu, kata dia, akan lebih baik jika Partai Golkar menyelesaikan masalah internalnya dulu.

"Agenda penting dan strategis seperti itu, seharusnya dapat dilakukan setelah ketentuan legalitas dan tatib DPR RI terpenuhi," ucap Hasto Jumat pekan lalu.

Namun, rapat Badan Musyawarah pagi ini memutuskan pelantikan Ketua DPR untuk menggantikan Novanto tetap dilakukan. (baca: Putuskan Lantik Ade Komarudin, Bamus Tak Bahas Surat Pencalonan Agus Gumiwang)

Rapat Bamus yang diikuti pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan Sekjen DPR itu memilih Ade Komarudin yang diajukan Aburizal Bakrie, ketimbang Agus Gumiwang yang diajukan Agung Laksono.

Agenda pelantikan Ade Komarudin rencananya akan digelar di akhir rapat Paripurna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com