Pemerintahan Jokowi-JK Dituding Ingin Lumpuhkan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dituding sengaja memperparah kekisruhan Partai Golkar dengan mencabut surat keputusan pengesahan hasil Munas Ancol.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun dinilai telah sengaja melakukan pembiaran atas perliaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tersebut.

"Jokowi-JK sengaja melakukan pembiaran agar Golkar sebagai aset nasional menjadi tidak bisa berfungsi," kata Syamsuddin Anggir Monde, ketua umum sebuah ormas bernama Gerakan Cinta Tanah Air Persatuan Nasionalis Indonesia (Getar PNI), Sabtu (9/1/2016).

Akibat langkah Menkumham mencabut surat keputusan (SK) pengesahan Munas Ancol dan tidak mengesahkan Golkar Munas Bali, Golkar kini tidak mempunyai kepengurusan yang sah.

Masa berlaku hasil Munas Riau 2009 juga sudah habis pada 31 Desember 2015 lalu.

Perbuatan pemerintah itu, menurut Syamsuddin, telah menyebabkan legitimasi partai berlambang beringin ini dipertanyakan.

Fraksi Golkar di DPR tidak memiliki legalitas hukum yang jelas dan kini semakin terpecah antarkubu.

Kepala daerah terpilih yang diusung dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2015 juga dipertanyakan. Sebab, para calon tersebut diusung Golkar atas kesepakatan Agung Laksono atau Aburizal Bakrie selaku ketua umum kedua kubu, yang saat ini tidak punya payung hukum jelas.

"Kedaulatan rakyat telah dirusak oleh pemangku kekuasaan yang memang sengaja dengan serta-merta mengkhianati nilai-nilai moral Pancasila dan sebagainya," kata Syamsuddin.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku hanya mengambil keputusan mengenai kepengurusan Golkar berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Menurut dia, MA memang meminta agar SK Munas Ancol dicabut, tetapi tak disebutkan secara eksplisit bahwa Menkumham harus mengesahkan Munas Bali.

Menkumham meminta pengurus kedua kubu untuk menyelesaikan persoalan dualisme ini secara internal.