Ini Capaian Kemenlu pada Bidang Kedaulatan dan Perlindungan WNI Sepanjang 2015

Capaian itu didasarkan pada empat prioritas politik luar negeri.

"Capaian ini tentunya dilakukan dengan tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, independent, and active foreign policy," ujar Retno dalam pernyataan pers di Gedung Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Capaian pertama didasarkan pada prioritas pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI. Menurut Retno, pemerintah melalui Kemenlu telah melakukan sejumlah upaya diplomasi mengenai percepatan penyelesaian batas-batas wilayah dengan negara lain.

Retno mengatakan, perencanaan telah diaktifkan kembali setelah tidak aktif sejak 2003.

Sepanjang 2015, terdapat 25 pertemuan batas wilayah.

Capaian kedua, Indonesia memprioritaskan perlindungan WNI di luar negeri. Retno menyebutkan, ada dua hal yang menjadi fokus selama 2015.

Pertama, pembangunan sistem yang diperlukan bagi kemajuan yang berkelanjutan dan memberikan respons cepat terhadap problematika yang muncul.

Beberapa upaya pembangunan sistem yang telah dilakukan, antara lain, peluncuran program SMS blast, yang bisa memberikan informasi bagi WNI yang bepergian ke luar negeri.

Kemudian, pembangunan data yang terintegrasi dengan BNP2TKI dan data Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, terdapat pelatihan 282 staf Kemenlu di bidang identifikasi, forensik, penanganan pelaporan kasus, serta penanganan situasi konflik dan bencana.

Selama 2015, terdapat 11.242 kasus perlindungan WNI yang telah ditangani. Dari jumlah tersebut, kasus yang telah diselesaikan mencapai 62 persen.

Pemerintah juga melakukan evakuasi terhadap WNI yang berada di wilayah konflik. Fasilitas repatriasi terhadap 94.529 WNI/TKI jauh melebihi target pemerintah yang sebanyak 50.000 WNI/TKI.

"Jika seluruh aktivitas perlindungan WNI dijumlahkan, jumlah WNI yang tertangani adalah 109.382 orang," kata Retno.