Kapolri Enggan Beri Amnesti untuk Kelompok Bersenjata di Poso

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pendekatan lunak yang diterapkan pada kelompok bersenjata Din Minimi bisa diterapkan di Poso dan Papua.

Namun, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menganggap pemberian amnesti di Poso tidak bisa dilakukan.

"Begini, kan prinsipnya setuju untuk amnesti tapi memang harus ada pemilahan mana yang lakukan kejahatan. Poso itu tak terkait sengketa politik, tapi ideologi," ujar Badrodin usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (5/1/2015).

Hal ini berbeda dengan pergerakan kelompok bersenjata yang ada di Aceh dan Papua. Di kedua daerah itu, sebut Badrodin, adalah gerakan politik yang menyasar pada pemerintah.

"(Di Poso) tidak ada kaitannya politik, dia melakukan aksi kekerasan kepada nonmuslim, bukan pemerintah," ucap Badrodin.

Sementara untuk pemberian amnesti di Aceh dan Papua, Badrodin mengungkapkan kepolisian akan menelusuri terlebih dulu anggota kelompok bersenjata yang akan diberikan remisi.

Jika ternyata pernah memiliki catatan kriminal, maka amnesti itu tidak akan diberikan kepada mereka.

Pada pembukaan rapat Selasa petang ini, Presiden Jokowi sempat mengapresiasi upaya aparat keamanan dan intelijen dalam menyelesaikan perseteruan dengan kelompok Din Minimi.

Presiden berharap agar aparat keamanan tidak hanya melakukan pendekatan hukum tetapi juga dialogis.

Sehingga, kesepakatan yang dicapai dengan Din Minimi di Aceh juga bisa diterapkan di Poso dan Papua.

"Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras bin, TNI, Polri dalam selesaikan masalah din minimi di aceh. Kt harapkan akan berlanjut ke Papua dan di Poso," kata Jokowi.

Kelompok Din Minimi memutuskan turun gunung dan menyerahkan senjata kepada Kepala BIN Sutiyoso. Namun, kelompok ini mengajukan syarat pemberian amnesti dari pemerintah.