Nurdin: Seluruh DPD I Golkar Tolak Munas Sebelum 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD I Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie sepakat menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) sebelum tahun 2019.

Hal itu disepakati dalam rapat konsolidasi antara elite DPP Partai Golkar hasil Munas Bali dengan para Ketua DPD I di Sanur, Bali, Senin (4/12/2015).

"Ketua DPD I se-Indonesia tidak berkehendak melakukan Munas atau pun Munas luar biasa sebelum 2019," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/12/2015).

Desakan untuk menggelar Munas muncul setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. (Baca: Akbar Tanjung Minta Munas Golkar Segera Digelar demi Pilkada 2017)

Namun, Menkumham tak mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal. Adapun kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 sudah habis masa kepengurusannya.

Nurdin mengatakan, dengan kesepakatan ini, maka desakan untuk menggelar Munas bersama dengan kubu Agung Laksono otomatis tidak bisa dilaksanakan. (Baca: Generasi Muda Golkar Mendesak Munas dan Pembentukan DPP Transisi)

Sebab, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, Munas yang digelar sebelum waktunya harus melalui persetujuan dua per tiga pengurus DPD I seluruh Indonesia.

"Jadi tidak akan ada Munas sebelum 2019," ucap Nurdin.

Politisi senior Golkar Jusuf Kalla sebelumnya menegaskan bahwa rapimnas Golkar harus digelar. Sebab, dengan adanya rapimnas, waktu pelaksanaan munas bisa ditentukan. (Baca: JK Minta Digelar Rapimnas Golkar untuk Tentukan Waktu Munas)

"Itu untuk menentukan tanggal munas ya harus rapimnas. Kan gitu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Hanya saja, tutur dia, sebelum sampai pada tahapan rapimnas, harus ada kepengurusan Golkar yang diisi oleh kedua kubu, yakni kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. (Baca: Nasib Golkar Dinilai Belum Jelas, Kalla Jelaskan Skema Menuju Munas)

Menurut Kalla, baik Aburizal maupun Agung sudah setuju merumuskan penyatuan pengurus. Pengurus itu berasal dari pengurus hasil Munas Riau, tetapi dilengkapi dengan kubu Agung.

Terkait belum terealisasinya pengurus gabungan itu, Kalla mengatakan bahwa hal itu tinggal masalah waktu. Kalla berharap pekan ini pembicaraan awal penyatuan pengurus itu bisa dimulai.