Priyo: Tunggakan Tagihan Listrik di Kantor DPP Golkar Masalah Sepele

JAKARTA, KOMPAS.com — Listrik di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, diketahui padam lantaran sudah dua bulan terakhir tagihannya belum dibayar. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso, persoalan itu seharusnya tak perlu mencuat ke publik.

"Masalah tunggakan listrik itu sepele. Saya enggak mau urusan gini, masalah kecil. Kadang teman-teman diungkap ke publik, padahal masalahnya hanya koordinasi," kata Priyo di Jakarta, Senin (4/1/2016).

Priyo mengaku bahwa bendahara umum kubunya, Sari Yuliati, tidak mau membayar tunggakan listrik tersebut.

Sebab, sudah beberapa bulan terakhir kantor DPP yang terletak di kawasan Slipi, Jakarta Barat, itu digunakan bersama dengan kubu Aburizal Bakrie.

"Kalau mau, ya urusan separuh. Di sana (kubu Aburizal) belum bersambut, jadi saling menunggu," ujarnya.

Ia meminta agar dua bendahara umum Partai Golkar, baik dari kubu Agung maupun Aburizal, segera bertemu dan menyelesaikan persoalan tunggakan listrik tersebut.

"Bambang Soesatyo dan Sari kan menawan, ketemu, diselesaikan secara adat," tandasnya.

Seperti diberitakan Tribunnews.com, sudah dua bulan terakhir kantor DPP Partai Golkar menunggak pembayaran listriknya. Akibatnya, listrik di kantor itu pun padam.

Biaya tagihan listrik yang harus dibayarkan pun tak murah. Setiap bulannya mencapai Rp 140 juta.

"Listrik mati karena belum dibayar selama dua bulan. Semua gedung jadi gelap," kata seorang petugas keamanan DPP Golkar, Jumat (1/1/2016).