Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Sambangi Pabrik Sagu Terbesar di Papua

Kompas.com - 01/01/2016, 15:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

SORONG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyambangi pabrik sagu milik Perum Perhutani di Distrik Kais, Sorong Selatan, Jumat (1/1/2015).

Kedatangannya ke pabrik tersebut disambut dengan tari Yembo oleh masyarakat desa Kais sebagai bentuk ucapan selamat datang.

Jokowi tiba bersama ibu negara, Iriana Widodo dan Menteri Pariwisata, Arief Yahya menggunakan heli TNI Angkatan Udara.

"Saya ingin ada pabrik tepung sagu ini bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya," ujar Jokowi dalam sambutannya di pabrik sagu di Kais, Sorong Selatan, Jumat siang.

Jokowi berharap, Perum Perhutani memberdayakan masyarakat sekitar pabrik sebagai pekerjanya.

Pabrik tersebut merupakan yang terbesar di Papua dengan luas pabrik 5 hektar. Sementara konsesi lahan hutan sagunya mencapai 16 ribu hektar.

Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar menyatakan, luas lahan sagu di Papua Barat sebesar 600 ribu hektar.

Sementara itu, di Sorong Selatan, hutan sagu yang dapat dimanfaatkan untuk produksi seluas 349 ribu hektar.

Menurut Mustoha, keberadaan pabrik sagu akan mempercepat proses pengolahan dengan jumlah yang banyak.

"Masyarakat petani sagu tradisional papua hanya sanggup mengolah satu batang sagu selama dua minggu karena belum ada alat pengolah yang meningkatkan produksi," kata Mustoha.

Tak hanya itu, ampas sagu yang biasanya terbuang juga dapat diolah menjadi bahan baku energi.

Sementara bahan bakunya diambil langsung dari masyarakat Kais yang tinggal di sekitar pabrik dengan harga Rp 9.000 rupiah per tual.

"Hasil produksi pabrik sagu ini dapat dimanfaatkan sebagak alternatif untuk substitusi beras yang didatangkan dari Jawa sehingga tepung sagu ini bisa sebagai cadangan makanan masyarakat papua," kata Mustoha.

"Saya berharap pembangunan pabrik ini didukung juga oleh sinergi BUMN karena kita dan masyarakat Kais butuh dukungan listrik, depo BBM, klinik, pendidikan, kantor pos, perbankan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com