Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambangi Papua, Jokowi Diminta Tak Hanya Rayakan Tahun Baru

Kompas.com - 31/12/2015, 14:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membuka dialog dengan masyarakat sekitar mengenai peristiwa penembakan di Sinak, Papua.

Menurut Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, kunjungan Presiden ke Papua semestinya tak hanya dihabiskan untuk berbagai peresmian dan merayakan malam tahun baru.

"Presiden kalau ke Papua jangan hanya untuk piknik tahun baru dan sekadar seremonial peresmian ini itu saja. Jokowi harus mengakui dulu bahwa memang ada masalah di Papua, dan segera buka ruang dialog seperti yang diinginkan oleh rakyat Papua," ujar Alghiffari melalui siaran pers, Kamis (31/12/2015).

Alghiffari mengatakan, kekerasan di Papua hampir terjadi setiap hari sehingga dianggap masalah yang sangat fundamental. Namun, ia menyayangkan respons Jokowi saat disinggung soal penembakan tersebut.

"Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menutup mata dan berpura-pura bahwa tidak ada masalah di Papua. Presiden Jokowi malah mengatakan bahwa sudah tidak ada masalah lagi di Papua," kata dia.

Alghif mengatakan, LBH mendukung jalannya proses hukum oleh kepolisian dalam pengusutan kasus ini. Ia mengingatkan agar polisi bertindak profesional.

"Tidak menggunakan cara represif yang berlebihan seperti yang selama ini digunakan di Papua. Jangan sampai ada jatuh korban lainnya," kata Alghif.

Dalam siaran  pers yang sama, Koordinator SKP-HAM Papua, Peneas Lokbere mengatakan, Jokowi harus memerintahkan gencatan senjata untuk kedua belah pihak. Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan untuk krluar dari krisis di Papua.

Selain itu, Jokowi juga didesak untuk menuntaskan janjinya menyelesaikan kasus Paniai yang terjadi pada 8 Desember 2014 lalu.

"Kalau kekerasan lawan dengan kekerasan hanya akan lahirkan dendam, dan dendam akan lahirkan kekerasan, ini siklus kekerasan yang ada di Papua. Karena itu gencatan senjata harus dilakukan," kata Peneas.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Papua mengingatkan kepolisian agar bertindak profesional dalam mengejar pelaku penembakan di Sinak, Papua.

LBH Jakarta dan SKP-HAM Papua juga mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk membuka ruang dialog dengan Papua mengingat kekerasan yang terus terjadi di Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com