Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Praja IPDN Diminta Jauhi Aksi Kekerasan

Kompas.com - 31/12/2015, 09:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi Tumenggung meminta praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjauhi praktik kekerasan.

Hal tersebut disampaikan dalam acara pengukuhan calon praja IPDN di Jatinangor, Sumedang, Rabu (30/12/2015).

"Saya selalu ingatkan dan tegaskan kembali pesan Pak Presiden dan Pak Mendagri. Jauhi kampus ini dari tindak kekerasan. Kampus ini harus bebas dari perbuatan kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan oleh atau kepada siapapun," ujar Yuswandi melalui siaran pers, Kamis (31/12/2015).

Yuswandi mengapresiasi kebijakan Rektor IPDN Ermaya Suradinata sejak dilantik Agustus 2015 lalu. Rektor beserta jajarannya mengeluarkan kebijakan untuk mendetesi dini terhadap praktik-praktik kekerasan praja senior kepada juniornya.

Khususnya, sanksi tegas kepada pelaku tindak kekerasan di lingkungan kampus.

Menurut Yuswandi, sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan demi menyiapkan kader birokrat di pemerintahan, sudah sepantasnya praktik kekerasan seperti itu ditinggalkan.

"Lebih baik bangun dan tegakkan motivasi saudara untuk mengejar cita-cita menjadi kader pemerintahan dalam negeri. Janganlah tergoda dengan tindakan menyenangkan sesaat, tapi membawa kesesatan," lanjut dia.

Rektor IPDN Ermaya Suradinata mengatakan, salah satu kebijakan jajarannya untuk menghindari aksi kekerasan di dalam kampus adalah dengan menata pola pengasuhan para praja.

"Penataan bidang pengasuhan lebih mendekatkan pengasuh dengan praja melalui penempatan pengasuh di setiap asrama demi mencegah dini gejala tindakan kekerasan," ujar dia.
 
Dalam acara pengukuhan praja itu,sebanyakk 719 praja muda lulus menjalani pendidikan dasar mental disiplin praja angkatan ke 26.

Pengkuhan ini adalah fase awal perjalanan para calon taruna dalam memasuki dunia pendidikan kepamongprajaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com