Survei: Harga Sembako dan Korupsi Tantangan Terbesar Pemerintah Jokowi-JK pada 2016

Peneliti Senior FFH, Dian Permata menjelaskan, sejumlah 41,9 persen publik melihat kondisi ekonomi di Indonesia tidak baik. Adapun publik yang menilai baik sejumlah 22,7 persen dan yang menilai sangat tidak baik sejumlah 12, 9 persen.

Dalam surveinya, publik juga diajukan sejumlah pertanyaan yang jawabannya mengerucut pada desakan publik agar pemerintah segera menyelesaikan masalah harga sembako yang mahal dan masalah korupsi.

"Dengan kuesioner terbuka kita bertanya, masalah apakah yang paling mendesak untuk ditangani pemerintah? Tidak kita tawarkan jawabannya. Paling banyak menjawab harga sembako mahal," tutur Dian dalam acara diskusi di Senayan, Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Dian memaparkan, sebanyak 22,5 persen publik menjawab harga sembako mahal. Sedangkan masalah kedua paling mendesak menurut publik adalah korupsi, yaitu 7,4 persen.

Sementara itu, masalah lainnya yang dinilai mendesak oleh publik secara berturut-turut adalah masalah lapangan pekerjaan (12,1 persen), kemiskinan (10,7 persen) dan pengangguran (9,3 persen).

"Kami juga bertanya, apa yang terlintas di benak mengenai situasi ekonomi saat ini? Harga sembako mahal masih di urutan pertama, 27, 1 persen," kata Dian.

Adapaun di posisi kedua masih ditempati Korupsi (17,5 persen), diikuti oleh Tarif Dasar Listrik (TDL) naik (15,5 persen) dan pengangguran (11 persen).

Sementara itu, survei dengan pertanyaan lainnya juga menunjukkan bahwa pada 2016, sebanyak 16,4 persen publik berharap Jokowi-JK harus bertindak cepat dan tegas dalam bersikap serta mengambil kebijakan.

"Itulah potret persepsi publik terhadap sejumlah harapan kepada pemerintah Jokowi-JK pada 2016 yanh terekam dalam hasil riset akhir tahun FFH," tutur Dian.

Adapun, survei dilakukan pada 31 November-22 Desember 2015. Sampel diperoleh melalui teknik systematic random sampling. Jumlah responden 813 orang yang sudah memiliki hak pilih. Sementara tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.