Lengsernya RJ Lino Jadi Momentum Batalkan Perpanjangan Kontrak JICT

Dia menjelaskan, JICT yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok sesungguhnya merupakan aset negara strategis. Karenanya, aset itu seharusnya dikelola negara melalui BUMN dengan kepemilikan saham 100 persen.

Pembatalan kontrak ini juga sesuai dengan rekomendasi Panitia Khusus Angket Pelindo II.

"Pengelolaan sepenuhnya oleh BUMN merupakan manifestasi demi kedaulatan ekonomi, seperti yang diamanahkan konstitusi Pasal 33 UUD 1945," kata Fahmy Radhi, Kamis (24/12/2015).

Dia menjelaskan, awalnya 100 persen saham JICT dimiliki negara yang dikelola oleh PT Pelindo II sebagai representasi negara.

(Baca: RJ Lino Diberhentikan dari Jabatan Dirut Pelindo II)

Pada saat krisis moneter 1997, atas tekanan dan desakan IMF, pemerintah melakukan privatisasi dengan menjual JICT kepada HPH.

Perubahan pun terjadi pada komposisi kepemilikan saham baru. HPH menguasai saham mayoritas sebesar 51 persen, sedangkan Pelindo II sebesar 49 persen. Adapun jangka waktu konsesi adalah 20 tahun, dimulai pada 2009, dan berakhir pada 2019.

Sejak 27 Juli 2012, kata Fahmy, Diretur Utama Pelindo II RI Lino sudah merintis proses perpanjangan kontrak JICT. Namun, lantaran Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan di pemerintahan SBY tidak memberikan izin, Lino belum bisa memperpanjang kontrak.

(Baca: Jonan Sebut Pelindo II Tak Pernah Lapor soal Amandemen Konsesi JICT)

"Berbeda dengan sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno justru mengeluarkan izin prinsip perpanjangan kontrak pada 9 Juni 2015. Hanya berbekal izin prinsip Menteri BUMN, tanpa izin konsesi otoritas pelabuhan dari Menteri Perhubungan, RJ Lino nekat memutuskan untuk menandatangani perpanjangan kontrak JICT pada Juli 2015," ungkapnya.

Komposisi saham tidak berubah. HPH tetap memegang saham mayoritas sebesar 51 persen. Jangka waktu berakhirnya konsesi menjadi tahun 2039, dengan nilai penjualan saat perpanjangan kontrak sebesar 215 juta dollar Amerika Serikat.

Keputusan sepihak dalam memperpanjang kontrak JICT dilakukan oleh RJ Lino, yang didukung sepenuhnya oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, dianggap telah melanggar peraturan perundangan, antara lain UU tentang BUMN yang menyebutkan bahwa tidak ada nomenklatur tentang izin prinsip yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN.

Pelanggaran juga terjadi atas Keputusan Menteri BUMN tentang Penyusunan RKAP.

Selain itu, pelanggaran diduga juga terjadi atas UU tentang Pelayaran dan PP No 61/2009 tentang Pelayaran.

"Dalam hal perpanjangan kontrak yang melibatkan pihak ketiga, hal tersebut seharusnya mendapatkan izin konsesi terlebih dahulu dari Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok," ujarnya.

Selain melanggar peraturan perundangan, lanjut dia, perpanjangan kontrak JICT juga merugikan negara. Dia menjelaskan, nilai jual perpanjangan JICT pada 2015 sebesar 215 juta dollar AS itu lebih kecil dari nilai penjualan 20 tahun lalu, sebesar 231 juta dollar AS.