Fadli Zon: Sulit Jadikan KPK Lembaga Permanen

"Sebuah komisi sulit untuk dipermanenkan dalam konstitusi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Menurut Fadli, amandemen UUD 1945 bukanlah hal yang mudah. Setidaknya usulan itu harus disetujui oleh dua per tiga anggota MPR, yang merupakan gabungan anggota DPR dan DPD.

"Amandemen kelima untuk positioning DPD saja perlu usaha keras. Amandemen itu bukan usaha yang mudah," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Terlepas dari usulan agar KPK menjadi permanen, Fadli menilai bahwa lembaga antirasuah itu memang harus diperkuat.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang direncanakan pemerintah dan DPR, tak boleh justru melemahkan lembaga tersebut.

"Kalau dilemahkan sementara penegak hukum lain mudah diintervensi, ini jadi  kemunduran. Harusnya KPK tetap independen, kuat, dan tidak mudah diintervensi," ucap Fadli.

Ketua DPD Irman Gusman sebelumnya ingin agar KPK dijadikan sebagai lembaga permanen lewat amandemen UUD 1945. Dengan begitu, KPK tak lagi menjadi lembaga adhoc yang mudah dilemahkan.

"Kami ingin KPK itu masuk dalam perubahan UUD 1945. Jadi permanen gitu, itu komitmennya," kata Irman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Hal tersebut disampaikan Irman menanggapi rencana revisi UU KPK yang akan dilakukan pemerintah dan DPR.

Sebelumnya, sempat keluar wacana revisi yang membatasi usia KPK hanya sampai 12 tahun dalam draft revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.