"Ini untuk meningkatkan intensitas komunikasi pemda dengan tokoh agama, untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama," ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo di Hotel Sahid di Jakarta, Senin.
Selain itu, menurut Soedarmo, deklarasi ini bertujuan memperkuat toleransi sekaligus menjaga suasana tetap kondusif menjelang perayaan Natal dan perayaan pergantian tahun. (Baca: Menko Polhukam: Kawasan Obyek Vital "High Alert" hingga Tahun Baru)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah selalu berupaya untuk mengantisipasi berbagai dinamika sosial di tingkat pusat dan daerah yang berpotensi menimbulkan konflik.
Menurut Tjahjo, Kemendagri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam membangun harmonisasi antarumat beragama.
Selanjutnya, hasil deklarasi tersebut akan diteruskan ke forum komunikasi antarumat beragama di tingkat daerah. (Baca: Mendagri Minta Daerah Siaga Satu Antisipasi Konflik Pasca Pilkada)
Jajaran pemerintah daerah hingga ke tingkat terkecil akan berupaya meningkatkan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta TNI/Polri untuk mengantisipasi berbagai konflik yang diarahkan pada isu-isu keagamaan.
Deklarasi ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga keagamaan, seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.