Sebelumnya, di provinsi tersebut hanya dijaga oleh 1 SSK atau setara dengan 100 personel. Artinya, jumlah personel yang akan ditempatkan di Kaltara yakni sebanyak 3 SSK.
Agus menambahkan, sejauh ini pihaknya telah menangkap 18 orang pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Mereka diduga kuat provokator dan pelaku perusakan serta pembakaran.
Namun, belum diketahui apakah mereka itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum.
Mendagri pantau via "video conference"
Pada Minggu (20/12/2015), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar video conference dengan pejabat Gubernur Kaltara. Tjahjo memantau langsung pasca-kericuhan yang terjadi di sana.
Melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riatmadji, Tjahjo mengatakan, semua pegawai lingkup Setda Provinsi Kaltara hadir untuk membersihkan bekas pecahan kaca pasca-kericuhan Sabtu siang.
"Pantauan Pak Menteri, kalau gedung masih aman. Namun, sejumlah ruangan kacau," kata Dodi.
Semua ruangan berkaca dipecahkan para demonstran. Mereka juga melakukan aksi pembakaran sehingga api menjalar ke dinding gedung. Beruntung, api tidak melahap gedung. Api hanya menghanguskan dinding sebagian gedung.
Tjahjo menyebutkan, aksi anarkistis itu mencederai demokrasi. Seharusnya, bila tak puas dengan hasil rekapitulasi suara, pendukung atau sang pasangan menyalurkannya lewat mekanisme hukum, misalnya ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukanya merusak fasilitas.
Sebelumnya, sidang pleno hasil rekapitulasi Pilkada Provinsi Kaltara di Gedung Serbaguna, Kompleks Kantor Gubernur di Tanjung Selor, berlangsung ricuh.
Pendukung pasangan calon Yusuf SK-Martin merasa tidak puas atas hasilnya. Mereka merusak kantor dan mobil yang diparkir di halaman gedung.
Massa pendukung pasangan nomor urut satu ini juga sempat melakukan aksi pembakaran sebagian gedung dan kendaraan di sana. Untungnya, api bisa cepat dipadamkan petugas.