Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Yakin Darmo Tidak Terlibat Kasus Dugaan Pemufakatan Jahat

Kompas.com - 19/12/2015, 07:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengungkapkan keyakinannya bahwa Deputi I Kepala Staf Presiden Darmawan Prasodjo (Darmo) tidak terlibat dalam kasus dugaan pemufakatan jahat yang diselidiki Kejaksaan Agung.

Kasus itu diduga melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha migas Riza Chalid.

"Saya kira tidak ada dan yang bersangkutan (Darmo) juga tidak khawatir," kata Teten, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/12/2015) malam.

Teten mengungkapkan, Darmo telah memberi penjelasan kepadanya dan kepada Presiden Joko Widodo terkait duduk persoalan yang terjadi.

Menurut Teten, nama Darmo disebut-sebut dalam rekaman pembicaraan Setya Novanto, Riza Chalid, dan bos PT Freeport Indonesia karena posisinya sebagai pembantu Luhut Pandjaitan saat masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Darmo sering melakukan kajian mengenai sumber daya energi dan pertambangan, termasuk tambang Freeport. Keahlian itu membuatnya masuk menjadi juru monitor dan evaluasi bidang energi Kantor Staf Kepresidenan.

"Saya sudah dapat penjelasan, jika nanti tidak ada unsur pidana saya kira tidak perlu dilanjutkan (memeriksa Darmo)," ujar Teten.

Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kamis (17/12/2015) pagi, memeriksa Darmo.

Dia diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan perkara dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Setya Novanto saat menjabat Ketua DPR RI dan pengusaha Muhammad Riza Chalid.

Penyidik Jampidsus tengah mengusut perkara dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Novanto dan Riza Chalid.

Perkara itu masih berstatus penyelidikan. Belum ada tersangka dalam perkara itu.

Dugaan pemufakatan jahat itu terjadi saat Novanto dan Chalid menggelar pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Dalam rekaman pertemuan itu, Chalid dan Novanto disebut meminta saham ke Freeport atas nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com