Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Konstituen KIH dan KMP Tak Percaya DPR

Kompas.com - 17/12/2015, 15:18 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR ternyata juga dinilai sama oleh konstituen partai, baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maupun Koalisi Merah Putih (KMP).

Hal tersebut terlihat dari survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia.

"Rata-rata, di bawah 45 persen konstituen partai yang masih percaya terhadap DPR," ujar peneliti LSI Adjie Alfaraby di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (17/12/2015).

Untuk KIH, sebesar 48,30 persen konstituen PDI-P menyatakan tidak percaya terhadap DPR. Hanya 43,60 persen yang mengaku percaya. (baca: Survei LSI: Kepercayaan Publik Terhadap DPR Ada di Titik Terendah)

Kemudian, sebanyak 46,20 persen konstituen PKB menyatakan tidak percaya DPR. Hanya 43,60 persen yang mengaku percaya.

Selain itu, 46,30 persen pemilih Partai Hanura menyatakan tidak percaya, hanya 39,60 persen yang menyatakan percaya.

Kemudian, untuk konstituen PAN, sebanyak 56,60 persen menyatakan tidak percaya, hanya 33,30 persen yang menyatakan percaya.

Adapun Partai Nasdem, sebanyak 55,75 persen konstituen menyatakan tidak percaya terhadap DPR. Hanya 23,25 persen yang mengaku percaya.

Sementara untuk KMP, sebanyak 66,90 persen konstituen Gerindra memilih tidak percaya terhadap DPR, hanya 28,50 persen yang percaya.

Kemudian, untuk PKS, sebanyak 53,50 persen menyatakan tidak percaya, dan 40,00 persen menyatakan percaya.

Adapun Partai Demokrat, sebanyak 64,90 persen konstituen menyatakan tidak percaya, hanya 30,30 persen yang menyatakan percaya.

Dalam data LSI, hanya konstituen Golkar dan PPP yang tingkat kepercayaannya lebih tinggi terhadap DPR. Sebanyak 50,30 persen konstituen Golkar menyatakan percaya dan hanya 44,50 persen yang menyatakan tidak percaya.

Kemudian, untuk PPP, sebanyak 49, 60 persen masih menyatakan percaya terhadap DPR. Hanya 44,60 persen yang tidak.

"Mayoritas pemilih KMP pun tidak percaya pada DPR. Maka, konstituen bisa memiliki sikap berbeda dengan yang ditunjukkan pimpinannya," kata Adjie.

Survei tersebut dilakukan LSI pada 11-15 Desember 2015. LSI melakukan wawancara langsung terhadap 1200 responden, menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat margin of error sebesar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com