Jika Tak Selesai Tahun Ini, Revisi UU KPK Dilanjutkan 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Pengampunan Pajak tak akan dikebut dan dipaksakan selesai tahun ini.

Bila tidak selesai di 2015, maka pembahasannya akan dilanjutkan pada 2016. 

Hal tersebut diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Rapat tersebut membahas program legislasi nasional prioritas 2016. 

"Jika seandainya kita tidak bisa menyelesaikannya nanti, mohon masuk ke 2016," kata Yasonna.

Revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR dan RUU Pengampunan Pajak sebagai usul pemerintah telah ditetapkan untuk masuk ke perubahan Prolegnas prioritas 2015 dalam Rapat Baleg dua pekan lalu.

Namun, hasil itu tak kunjung dibawa ke rapat paripurna. Tanpa alasan yang jelas, pimpinan DPR dua kali menunda rapat badan musyawarah (bamus), yang harus digelar sebelum paripurna.

Setelah rapat bamus dan rapat paripurna dilakukan pada Selasa (8/12/2015) lalu, pesertanya tak kuorum. Sebab, banyak anggota DPR yang disibukkan dengan pilkada serentak 2016.

Rapat paripurna pun ditunda sampai Selasa (15/12/2015) pekan depan. Padahal, masa sidang DPR tahun ini akan berakhir pada 18 Desember 2015.

Karena hanya tersisa waktu tiga hari itu, kata Yasonna, kemungkinan pembahasan Revisi UU KPK dan RUU Pengampunan Pajak akan dilanjutkan pada 2016. 

"Baik yang usulan DPR maupun pemerintah bisa kita lanjutkan tahun depan," kata Yasonna. 

Selain dua RUU tersebut, pemerintah juga mengusulkan sembilan RUU yang belum selesai dibahas pada 2015 untuk masuk ke Prolegnas 2016. Selain itu, ada pula 15 RUU baru.