Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Dihina dengan Sebutan "Provinsi Dajal", Masyarakat Minang Laporkan Riza Chalid

Kompas.com - 10/12/2015, 17:33 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Masyarakat Minang Jakarta Raya mendatangi Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Masyarakat asal Sumatera Barat tersebut ingin melaporkan pengusaha minyak M Riza Chalid terkait ucapannya yang dinilai menghina masyarakat Padang, Sumatera Barat.

Penghinaan yang dimaksud adalah ucapan Riza dalam rekaman pembicaraannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, yang saat ini tengah menjadi perbincangan publik.

Dalam salah satu potongan percakapan, Riza sempat menyebut daerah Padang dengan istilah "dajal".

"Sebagaimana dipahami, istilah dajal memiliki pengertian orang yang paling berdusta, paling pembohong, sampai-sampai dajal itu menyebut dirinya Tuhan," ujar Koordinator Himpunan Masyarakat Minang Raya Jakarta, Sarman El Hakim, di Gedung Bareskrim Polri.

Sarman mengatakan, sebagai masyarakat Minang, pihaknya menilai bahwa kata-kata Riza tersebut sangat menyakitkan dan merendahkan. Padahal, masyarakat Minang memiliki sisi religius yang cukup kental dan budaya yang dipengaruhi agama Islam.

Himpunan ini berencana mengadukan Riza atas tuduhan melakukan perbuatan penghinaan dan penistaan terhadap masyarakat Minang, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 1 juncto Pasal 156 KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kami minta Saudara M Riza Chalid untuk segera meminta maaf kepada seluruh masyarakat Minang atas ucapan Saudara yang sangat menghina tersebut," ujar Sarman.

Adapun petikan percakapan Riza yang dinilai menghina masyarakat Minang adalah sebagai berikut:

MS (Maroef Sjamsoeddin): Pak, masalah lahan di Papua itu juga masalah besar. Masalah hak ulayat itu susah. Pak Riza mau bangun di sana, berhubungan sama yang punya, Pak Iza sudah bayar. Nanti pamannya datang, kamu bayar ke dia, saya mana. Datang lagi keponakannya. Itu yang bikin perang suku, Pak.

MR (Muhammad Riza): Itu mirip di Padang. Sama kalau di Padang.

MS: Kepastian hukumnya tidak ada. Ada kebon sawit besar bagus cantik udah jadi, Pak, tiba-tiba ditutup sama gubernur, katanya merusak alam. Kasihan, Pak, buat investor. Itu orang enggak jadi, malas menginvestasi. 

MR: Provinsinya dajal.

MS: Betul, Pak, zamannya dajal.

MR: Sama, Pak. Gila itu. Itu waktu Riza mengondisikan ngurusi gula, sudahlah begini-begini, dia sudah kuasai lahan, Pak, pada waktu itu. Beda kongsi. Gue ketawa aja. Makan dulu. Kalau udah jalan 5 tahun, baru saya ambil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com