JAYAPURA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua optimistis bisa menggelar Pilkada Serentak di 11 kabupaten pada 9 Desember mendatang.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Papua, Adam Arisoy dalam pertemuan dengan perwakilan Komisi II DPR RI yang dihadiri jajaran Polda Papua di Kantor KPU Papua, Minggu (6/12/2015).
Menurut Arisoy, walau di beberapa kabupaten masih mengalami kekurangan dana yang cukup besar, namun ia yakin logistik pemilu sudah berada di distrik (kecamatan), 7 Desember mendatang.
"Untuk keamanan kami sepakat pada 7 Desember, logistik baru didistribusikan ke kampung-kampung," ucap Adam Arisoy.
Arisoy mengatakan, untuk Kabupaten Yahukimo yang selalu terkendala distribusi logistik, dari total 51 distrik, tersisa 15 distrik yang belum terdistribusi.
"Diharap Senin (7/12/2015) sudah selesai. Semoga cuaca mendukung," ujarnya.
Mengenai kekurangan dana, menurut Arisoy, total biaya penyelenggaraan pilkada di 11 kabupaten di Papua sebesar Rp 346 miliar.
Adapun kekurangan masih ada sebesar Rp 54 miliar.
Kekurangan terbesar ada di Kabupaten Yahukimo, yakni sebesar Rp 26 miliar. Selanjutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp 10 miliar.
Selain itu, ada beberapa kabupaten lainnya senilai Rp 5 miliar.
Menurut Arisoy, kendala pendanaan di Papua terjadi karena sejak awal hanya 4 kabupaten yang mengalokasikan dana pilkada di APBD.
Sementara kabupaten lainnya yang mengacu kepada undang-undang untuk pelaksanaan Pilkada Serentak masih menunggu perubahan anggaran.
"Kami berharap secepatnya ada solusi. Agar kami dapat segera membayar honor PPD dan PPS," tutur Arisoy.
"Selain itu kita juga bisa segera melunasi biaya pendistribusian logistik kepada pihak ke-3," kata dia.
Ketua perwakilan Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun memberikan apresiasi kepada KPU dan Polda Papua yang dianggap berkoordinasi dengan baik.