JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso mengatakan, pihaknya siap membuat helikopter kepresidenan jika diminta oleh Presiden Joko Widodo.
"Kalau diperintahkan Presiden kita siap. Jadi, apa pun yang dianggap terbaik kami laksanakan," kata Budi di kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Hal tersebut, ia sampaikan setelah menghadiri acara penandatanganan "Strategic Cooperations Agreement" antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Korea Aerospace Industries (KAI).
Dalam konteks ini, kata Budi, pihaknya tidak melihat keunggulan dari helikopter, maupun mahal atau murah apabila nantinya jadi dibuat.
"Peralatan untuk Presiden bukan hanya soal canggih dan murah. Peralatan untuk kepala negara harus disesuaikan dengan kepribadian Bapak Presiden," ujar Budi.
"Kalau ingin sederhana ya kita ikuti juga," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi memutuskan menolak usul pembelian helikopter baru.
Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa helikopter yang ada saat ini masih bisa digunakan.
Selain itu, harga helikopter yang akan dibeli dianggap terlalu tinggi dengan kondisi keuangan sekarang.
Sementara itu, Presiden saat memberi pengarahan kepada para menteri terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), menyatakan ingin membangun postur TNI agar semakin kokoh.
"Untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu baik di AL, AU, maupun AD dan di kepolisian," kata Presiden dalam rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.