Anggota Komisi II DPR Disebut Minta Jatah untuk Tambah Anggaran Kemenakertrans

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Charles Jones Mesang, disebut meminta jatah ke mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jamaluddien Malik untuk menambah anggaran Kemenakertrans.

Awalnya, Jamal bersama dengan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan pejabat lainnya mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.

Dalam rapat tersebut, Kemenakertrans meminta tambahan anggaran sebesar Rp 610 miliar untuk Optimalisasi Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014.

"Dalam kesempatan itu, Terdakwa memperkenalkan Achmad Said Hudri (anak buahnya) kepada salah satu anggota komisi IX DPR RI, yakni Charles Jones Mesang," ujar jaksa Abdul Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (2/11/2015).

Jamal kemudian meminta Achmad berkoordinasi dengan Charles agar usulan mereka diterima DPR.

Sekitar bulan November 2013, Jamal memerintahkan Achmad untuk menemui Charles di gedung DPR RI untuk memastikan usulan tambahan anggaran untuk Optimalisasi Tugas Pembantuan khusus untuk Ditjen P2KTrans dapat disetujui.

"Dalam pertemuan tersebut, Charles Jones Mesang meminta uang sejumlah 6,5 persen dari jumlah dana optimalisasi yang akan diterima oleh Ditjen P2KTrans," kata jaksa.

Jamal setuju dengan permintaan Charles. Achmad kemudian diminta menyampaikan kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas Transmigrasi setiap provinsi atau kabupaten/kota calon penerima dana optimalisasi bahwa mereka akan diusulkan atau menerima dana Tugas Pembantuan.

Syaratnya, mereka harus menyerahkan 9 persen dari dana Tugas Pembantuan yang akan diterima setiap provinsi atau kabupaten/kota.

Jamal mengatakan kepada Achmad bahwa daerah yang akan mendapatkan dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 hanya daerah yang dia tunjuk.

Daerah tersebut juga harus bersedia memberikan sejumlah uang kepada Jamal sebesar 9 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima setiap provinsi atau kabupaten/kota.

Untuk tahun 2014, Ditjen P2KTrans mendapatkan alokasi anggaran untuk Tugas Pembantuan daerah sejumlah Rp 175 miliar yang kemudian berubah menjadi Rp 150 miliar.

"Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, kemudian para Kepala Dinas yang membidangi transmigrasi atau calon rekanan yang akan dimenangkan dalam pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai dari dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 secara bertahap menyetorkan kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp 14,65 miliar," kata jaksa.

Dari uang tersebut, Charles menerima Rp 9,75 miliar yang ditukarkan dalam bentuk dollar AS sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari jumlah dana optimalisasi yang akan diterima oleh Ditjen P2KTrans.

Sebagian Uang tersebut diberikan kembali kepada Achmad sebesar 20 ribu dollar AS.

Atas perbuatannya, Jamal dijerat Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.