Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said Mengaku Tak Mau Berpolemik dengan Luhut Binsar Pandjaitan

Kompas.com - 02/12/2015, 15:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo setelah mendapat informasi ada pencatutan namanya yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.

Pencatutan itu terjadi pada 8 Juni 2015, ketika Setya bercakap-cakap dengan pengusasa Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.

"Seminggu setelah ada informasi adanya pertemuan ketiga, saya bertemu Presiden. Saya merasa bahwa ini harus diketahui Presiden," kata Sudirman saat menghadiri persidangan sebagai saksi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen, Rabu (2/12/2015).

Pernyataan Sudirman tersebut menjawab pertanyaan anggota MKD Akbar Faisal. Mendengar jawaban Sudirman, anggota Fraksi Nasdem itu lantas mengkonfrontir pernyataan tersebut dengan pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut sebelumnya menyebut jika laporan Sudirman dilakukan atas inisiatif sendiri dan belum berkoordinasi dengan Presiden.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam sidang terbuka di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

"Jadi anda membantah pernyataan kolega anda sendiri?" tanya Akbar.

"Presiden katakan bahwa menteri tidak boleh berpolemik. Tapi saya sudah berkoordinasi (dengan Presiden)," jawab Sudirman.

Akbar lantas kembali bertanya kepada Sudirman ihwal penyebutan nama Luhut di dalam pembicaraan yang membahas persoalan renegoisasi kontrak Freeport itu.

Menurut Akbar, dari informasi yang ia peroleh dari sejumlah pemberitaan, nama Luhut disebut hingga 66 kali di dalam pembicaraan itu.

"Ada 66 kali nama kolega anda disebut, Luhut Binsar Panjaitan. Apa anda tidak merasa perlu koordinasi?" kata Akbar.

Sudirman mengatakan, secara hierarkis kedudukan jabatan di kabinet, Menteri ESDM berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Selain itu, ia merasa, jika ada hal penting maka sebaiknya langsung dikomunikasikan dengan Presiden.

"Kami merasa Yang Mulia, pemimpin saya adalah Presiden. Maka, kalau ada hal yang sensitif saya lapor Presiden," jawab Sudirman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com