Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Soal Helikopter VVIP, Saya Ikut Arahan Presiden

Kompas.com - 02/12/2015, 06:50 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddu menegaskan bahwa pembelian helikopter VVIP sudah ada dalam rencana strategis khususnya TNI Angkatan Udara dan akan mengikuti sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Sebagai pembantu Presiden, saya ikut dan loyal pada arahan dan harapan Presiden yang juga Panglima Tertinggi TNI. Karena Beliau juga yang akan menggunakan helikopter dalam menunjang semangat kerja Beliau yang turun langsung melihat progres pembangunan di daerah. Kemenhan hanya bisa memberikan pertimbangan," kata Ryamizard, seperti dikutip Antara, Selasa (1/12/2015) malam.

Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden, perencanaan dan pengadaan alutsita diputuskan oleh Kementerian Pertahanan.

Perdebatan soal jenis helikopter VVIP yang dibeli pada akhirnya harus melewati proses TEP (Tim Evaluasi Pengadaan) di Kemenhan.

"Kami dengarkan masukan dan pertimbangan semua pihak. Ini kan masih tahun depan," kata dia.

Ia menekankan, helikopter VVIP akan memerhatikan segala aspek seperti keselamatan, fleksibilitas, dan kenyamanan.

Menhan mengungkapkan, kebutuhan helikopter bukan hanya helikopter VVIP saja, tapi juga kebutuhan heli serbu dan heli angkut berat. 

"Fokus kami saat ini menunggu pengesahan Blue Book Khusus dan kajian dari Bappenas atas usulan PLN / PDN yang kami ajukan. Mudah-mudahkan segera diputuskan Bappenas agar 2016 bisa dilakukan pengadaan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dan mengawal kedaulatan NKRI," kata Ryamizard.

Kontroversi pembelian pesawat helikopter VVIP yang akan dipergunakan Presiden Jokowi maupun Wapres Jusuf Kalla dalam kunjungan-kunjungan kerjanya menimbulkan perbedaan pendapat antara PT Dirgantara Indonesia, Komisi 1 DPR RI, dan TNI Angkatan Udara.

Kepala Staf TNI AU Agus Supriatna menginginkan pembelian helikopter VVIP Agusta AW101 buatan Inggris dan Italia, PT Dirgantara Indonesia (DI) bersikukuh agar Kementerian Pertahanan membeli helikopter buatan kerja sama PT DI dengan Airbus.

Presiden Jokowi sendiri dalam sebuah kesempatan mengungkapkan bahwa penggunaan helikopter dalam kegiatannya hanya 1-2 kali dalam sebulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com