Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Fit and Proper Test" Capim KPK Dimulai Awal Desember

Kompas.com - 30/11/2015, 22:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR sepakat untuk melanjutkan proses fit and proper test terhadap delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tahapan tes akan dilangsungkan pada awal Desember 2015 dan berakhir pada pertengahan bulan itu.

Keputusan itu diambil dalam rapat pleno internal Komisi III yang dilangsungkan, Senin (30/11/2015) malam.

Rapat yang berlangsung secara tertutup itu dilangsungkan selama 30 menit antara pukul 20.30 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifah, menjelaskan, rangkaian fit and proper test dimulai dengan tahapan pengumuman di media massa pada 2-4 Desember 2015.

Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan pengumpulan makalah pada 4-6 Desember 2015.

"Proses fit and proper test akan dilangsungkan pada 14, 15, 16 Desember," kata Dwi di Kompleks Parlemen.

Setelah semua tahapan fit and proper test dilakukan, Komisi III akan menggelar rapat pleno untuk menentukan siapa saja yang lolos tahapan itu.

Kemudian, nama-nama yang lolos akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebelum diserahkan kembali ke Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, ada beberapa hal yang dipersoalkan sejumlah anggota Komisi III terkait pelaksanaan fit and proper test capim KPK.

Hal itu di antaranya ketiadaan unsur jaksa, ada seorang calon pimpinan yang tidak memiliki latar belakang sarjana hukum, hingga ada calon yang ikut tahapan roadshow yang digelar Pansel Capim KPK.

Atas hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, Komisi III akan menggali lebih dalam kemampuan masing-masing calon saat fit and proper test.

Namun, apakah nantinya Komisi III akan memilih lima nama secara langsung atau tidak, menurut dia, masih melihat perkembangan.

"Yang penting kita proper dulu. Kalau memang layak sesuai UU kita pilih lima," kata Desmond.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com