Data Pangan Berbeda, BPS Harus Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbedaan data pangan antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) membuat masyarakat, khususnya pengguna data bingung.

Sebenarnya institusi mana yang harus bertanggung jawab atas perbedaan data pangan ini?

"Sebenarnya yang bertanggung jawab adalah yang mempublikasikan, dalam hal ini BPS," kata pakar pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin dalam sebuah diskusi, Sabtu (28/11/2015).

Bustanul mengatakan, BPS harus bertanggung jawab karena data yang dirilis lembaga statistik itu yang dikonsumsi masyarakat.

Bustanul menjelaskan, sampel yang diambil untuk menentukan produksi padi adalah lahan seluas 22.000 hektar.

Pengambilan sampel dari lahan seluas 11.000 hektar, dilakukan BPS bersama dinas-dinas pertanian di berbagai daerah. Sedangkan, 11.000 ha sisanya dilakukan seluruhnya oleh dinas-dinas pertanian di daerah.

"Jadi kalau mau lempar-lemparan tanggungjawab, BPS itu 25 persen, dinas pertanian 75 persen. Tapi tanggung jawab BPS jadi 100 persen, karena dia yang mempublikasikan," ucap Bustanul.

Dinas-dinas pertanian dilibatkan dalam pengumpulan data produksi di lapangan, salah satu alasannya karena BPS tidak memiliki cukup punya sumber daya untuk turun ke lapangan.

Sayangnya, pekerjaan lapangan yang dilakukan ini tidak sinkron. BPS menggunakan metode sampling ubinan, sedang dinas pertanian daerah menggunakan metode eye estimate.

Metode terakhir inilah yang menyimpan potensi besar menghasilkan kesalahan.

Hal itu tercermin dari ARAM II yang menyebutkan produksi padi sebesar 74,9 juta ton, dengan luas panen 14,1 juta hektar.

Jika dikonversikan ke beras, maka produksi tercatat sebanyak 43 juta ton.

"Tapi ketika diverifikasi konsumsi hanya 31 juta ton, harusnya ada surplus 12 juta ton. Mengapa impor? Dari situlah saya mulai meragukan validitas data," ucap Bustanul.