Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Prihatin Banyak Umat Islam Hijrah ke Negara Non-Muslim

Kompas.com - 28/11/2015, 12:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla prihatin banyak umat Islam pindah ke negara-negara yang warganya mayoritas nonmuslim. Menurut Kalla, hal ini terjadi karena negara-negara Islam di Timur Tengah seperti Yaman, Suriah dan Irak telah gagal membangun stabilitas keamanan sehingga masyarakatnya menjadi khawatir.

"Banyak umat Islam akhirnya memilih untuk hijrah ke negara yang bisa melindungi mereka, walaupun negara-negara itu adalah negara nonmuslim," kata Kalla saat memberikan sambutan dalam Syukuran 54 tahun Pondok Pesantren Darunnajah di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (28/11/2015).

Hadir dalam kesempatan itu para petinggi yayasan, guru dan ribuan santri pondok pesantren Darunnajah. (baca: Mengapa Negara-negara Kaya Arab Tak Berbuat Banyak untuk Pengungsi?)

Hadir pula sembilan Duta Besar dari negara-negara sahabat, serta tokoh-tokoh seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Kallla mengaku bersyukur, Indonesia sebagai negara dengan penduduknya yang mayoritas muslim masih memiliki keamanan yang stabil. (baca: Mengapa Warga Suriah Tidak Mengungsi ke Negara-negara Teluk?)

Namun, dia mengingatkan Indonesia tidak boleh lengah dengan situasi yang ada saat ini. 

Menurut dia, segenap elemen bangsa, mulai dari pemerintah, hingga masyarakat sipil harus sama-sama menjaga agar perdamaian bisa terus berlangsung. (baca: Polri Mencatat Ada Sekitar 70 WNI Kembali dari Suriah)

"Kedepan kita harus bersama-sama menguatkan negara dan umat. Tanpa negara kuat kita akan mudah dipermainkan dari luar," ucap Ketua Dewan Masjid ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com