Ketua MKD Akui Rotasi Anggota Bernuansa Politis

Apalagi, rotasi ini dilakukan saat MKD tengah memproses dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto.

"Namanya DPR itu kan lembaga politk. Jadi MKD adalah lembaga etik, yang tak bisa lepas seratus persen dari nuansa politis," kata Surahman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Hingga hari ini, ada 5 fraksi yang mengganti anggotanya di MKD yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Golkar yang mengganti tiga anggotanya sekaligus. .

Surahman mengatakan, rotasi besar-besaran dalam struktur keanggotaan MKD baru terjadi dalam kasus Setya Novanto ini. Sebelumnya, belum pernah ada rotasi yang langsung melibatkan lima fraksi sekaligus.

"Biasanya kalau ada pergantian hanya satu fraksi, satu orang," kata dia.

Namun, Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini, kepentingan politik dalam pergantian anggota ini tidak akan membuat MKD bekerja secara politis. MKD akan tetap bekerja secara objektif dan transparan, sesuai dengan tata beracara yang berlaku.

"Prinsipnya kita saling mengingatkan, kita kan punya pedoman, tentu saya akan tegaskan kepada anggota untuk selalu kita pegang pedoman ini, insyaallah solid," ujar Surahman.

Kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres ini bermula dari laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD, Senin (16/11/2015). Sudirman menyebut Setya Novanto bersama pengusaha minyak Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bertemu sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga 8 Juni 2015, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut.