Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Baru MKD dari Golkar Loyalis Setya Novanto?

Kompas.com - 26/11/2015, 19:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Fraksi Partai Golkar merotasi anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dinilai sebagai langkah untuk mengamankan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto dari kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

"Setya Novanto ingin memastikan pergantian anggota MKD adalah orang-orangnya dia," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2015).

F-Golkar mengganti Hardisoesilo yang menjabat sebagai wakil ketua MKD dengan Kahar Muzakir. Sementara itu, anggota Budi Supriyanto digantikan Adies Kadir. Terakhir, Dadang S Muchtar digantikan oleh Ridwan Bae. (Baca: Ditugasi Golkar di MKD, Adies Kadir Merasa Berat Hadapi Setya Novanto)

Menurut Pangi, pertarungan di MKD cukup kuat. Fraksi partai pendukung pemerintah, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasdem, telah terlebih dulu merotasi anggotanya di MKD untuk menambah kekuatan.

Selain itu, Partai Demokrat yang memosisikan diri sebagai penyeimbang juga melakukan pertemuan serupa. (VIDEO: Wapres Dukung Sidang Terbuka MKD)

Kubu Setya Novanto yang didukung Koalisi Merah Putih (KMP) tampaknya paham upaya yang dilakukan empat fraksi tersebut.

"Kubu KMP juga tak mau kecolongan dengan memastikan anggota MKD adalah orang dan loyalisnya Setya Novanto," ucap dia. (Baca: Benarkah Ada Upaya Menyuap MKD Rp 27 Miliar dalam Kasus Setya Novanto?)

Menurut Pangi, dinamika seperti ini merupakan hal yang wajar karena proses MKD itu adalah proses politik, bukan murni penegakan pelanggaran etika. 

"MKD perpanjangan tangan kepentingan partai, tidak bisa lepas dari kepentingan parpol," ucap dia.

Instruksi dukung Setya Novanto

Sebelum pergantian ini, Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin mengaku sudah berkomunikasi dengan anggota MKD dari Golkar untuk membantu Setya Novanto. (Baca: Langgar Kode Etik, Henry Yosodiningrat Ditolak Jadi Anggota MKD)

"Kami punya anggota di MKD, tentu kami minta mereka membantu Novanto sesuai koridor dan etika yang berlaku," kata Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015). 

Tak lama setelah pernyataan Ade itu, terjadi perdebatan mengenai legal standing Sudirman Said sebagai pelapor Setya Novanto. (Baca: Jusuf Kalla: Putuskan Sidang secara Terbuka, Kita Tunggu Hasil Kerja MKD)

Anggota MKD dari Hanura, Syarifudin Sudding, menyebutkan, anggota MKD dari fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih-lah yang mempermasalahkan legal standing itu. 

Namun, masalah itu akhirnya selesai setelah MKD mendatangkan pakar bahasa. MKD pun memutuskan untuk melanjutkan kasus Setya Novanto ke persidangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com