Golkar Ganti Anggotanya di MKD agar Kasus Setya Novanto Tak Dipolitisasi

"Pergantian tersebut menurut penilaian Partai Golkar penting untuk memastikan proses beracara di MKD berjalan sesuai mekanisme dan peraturan Undang-Undang dan tanpa adanya upaya politisisasi," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (26/11/2015).

Menurut Bambang, Golkar berpandangan bahwa proses di MKD harus berjalan profesional, terbuka bagi publik, dan adil. Proses di MKD harus berjalan tanpa penzaliman, fitnah, dan kriminalisasi. (Baca: F-Golkar Ikut Ganti Semua Anggotanya di MKD)

Apalagi, Bambang mendengar informasi bahwa rekaman lengkap percakapan antara Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang berdurasi 100-an menit itu lebih mengerikan dari versi rekaman yang berdurasi 11 menit.

"Karena melibatkan lebih banyak nama penting dan kesohor. Jadi, pasukan Golkar di MKD harus kuat dan obyektif," ujarnya.

Kalau ada upaya kriminalisasi dan politisasi, lanjut dia, Golkar akan melakukan perlawanan habis-habisan. (Baca: Seknas Jokowi: Sidang Terbuka MKD Akan Menguak Calo Kontrak Freeport)

Namun, kalau ternyata sebaliknya, bahwa semua proses beracara di MKD sudah berjalan sesuai koridor hukum dan UU serta berdasarkan fakta yang tak terbantahkan, Golkar juga tidak akan bertindak konyol.

"Golkar akan mendukung sepenuhnya apapun yang menjadi keputusan MKD," tambahnya. (Video: 4 Fraksi Ganti Anggotanya Di MKD)

Bambang tidak menjawab saat ditanya apakah kinerja 3 anggota sebelumnya kurang optimal sehingga harus dilakukan pergantian.

Instruksi Fraksi Golkar Bantu Novanto

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin mengaku sudah berkomunikasi dengan anggota MKD dari Golkar untuk membantu Setya Novanto.

"Kami punya anggota di MKD, tentu kami minta mereka membantu Novanto sesuai koridor dan etika yang berlaku," kata Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Tak lama setelah pernyataan Ade itu, terjadi perdebatan mengenai legal standing Sudirman Said sebagai pelapor Setya Novanto.

Anggota MKD dari Hanura Syarifudin Sudding menyebutkan, anggota MKD dari fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih lah yang mempermasalahkan legal standing itu.

Namun, akhirnya masalah itu selesai setelah MKD mendatangkan pakar bahasa. MKD pun memutuskan untuk melanjutkan kasus Setya Novanto ke persidangan.