Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak Aktivis Peduli Lingkungan Gabung Badan Restorasi Gambut

Kompas.com - 26/11/2015, 17:08 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, administrasi pembentukan Badan Restorasi Gambut diperkirakan akan selesai pada pekan ini.

Menurut dia, nantinya badan tersebut bisa saja diisi oleh orang-orang yang peduli terhadap hutan dan lingkungan hidup seperti aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

"Bisa dari NGO atau lembaga swadaya masyarakat, mana pun bisa kita pilih yang bisa, yang punya rasa dan naluri untuk restorasi dan konservasi, serta memelihra dan merawat," ujar Jokowi, saat ditemui usai menghadiri peringatan Hari Menanam Indonesia di Taman Hutan Rakyat, Kalimantan Selatan, Kamis (26/11/2015).

Jokowi menilai badan tersebut perlu dibentuk secepatnya untuk perbaikan lahan gambut yang terbakar. (Baca: Jutaan Dollar Dana Hibah Akan Digunakan untuk Rehabilitasi Lahan Gambut)

Menurut dia, diperlukan suatu pengerjaan yang terorganisair dengan baik, mengingat dana hibah yang diberikan cukup besar.

"Karena dana yang akan masuk ke Indonesia untuk restorasi gambut itu banyak sekali yang ingin bantu. Misalnya, Amerika Serikat kemarin 2,8 juta dollar AS, lalu Norwegia, kira-kira hampir Rp 1 miliar," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan, tugas badan tersebut nantinya adalah mengelola dan mengontrol lahan-lahan gambut dengan suatu sistem operasi yang dibuat.

Berbagai instansi akan dilibatkan untuk membantu. Diantaranya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Baca: Lahan Gambut Rusak, Pemerintah Akan Bentuk Badan Restorasi Ekosistem)

Selain itu, ada pula Kementerian Agraria, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan Badan Informasi Geospasial.

Badan ini nantinya juga akan memiliki askes langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com