Gantung Proses Seleksi Capim, DPR Dinilai Cari Celah untuk "Amputasi" KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengkritik langkah Komisi III DPR yang menggantung nasib calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi III terus menunda pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.

Lucius curiga ada agenda tersembunyi dari Komisi III DPR untuk melemahkan KPK.

"DPR sangat berkepentingan dengan nasib KPK yang diharapkan tidak kuat. KPK yang kuat menjadi momok bagi DPR karena setiap saat bisa mengancam kenyamanan mereka dalam melakukan praktik-praktik korupsi," kata Lucius kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2015).

Lucius tak memercayai alasan Komisi III bahwa penundaan ini dilakukan karena sejumlah fraksi ingin mendalami masalah seperti tak adanya unsur jaksa dalam delapan capim KPK.

Jika masalah teknis tersebut yang menjadi alasan, lanjut dia, Komisi III seharusnya melakukan rapat pleno terbuka untuk membahasnya. (Baca: Komisi III Kembali Gantung Nasib Capim KPK)

Namun, nyatanya Komisi III mengadakan rapat tertutup dan setelahnya mengumumkan bahwa fit and proper test ditunda. Tak bisa disangkal lagi bahwa ada alasan tersembunyi yang menjadi agenda masing-masing fraksi dalam proses seleksi calon KPK. (Baca: Usai Gantung Nasib Capim KPK, Fraksi-fraksi Saling Tuding)

"Targetnya agar KPK semakin tidak menentu. DPR bisa mencari celah untuk membuat situasi tak menentu itu untuk 'mengamputasi' KPK. Komisi III memanfaatkan momen seleksi capim KPK ini untuk menyukseskan niat mereka agar terbebas dari teror penangkapan karena aksi korupsi," ucap Lucius.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin sebelumnya membantah KPK sengaja mengulur-ulur waktu fit and proper test hingga melewati batas waktu kerja pimpinan KPK pada 16 Desember 2015.

Namun, Aziz tidak bisa memberi jaminan apakah fit and proper test bisa digelar sebelum tenggat waktu. (Baca: Pansel KPK: Jangan Bilang Kami Tidak Paham Hukum)

Menurut dia, tiga pelaksana tugas pimpinan KPK yang ditunjuk melalui perppu, yakni Taufiequrachman Ruki, Indrianto Seno Adji, dan Johan Budi, bisa tetap menjabat sampai adanya pimpinan baru.

Hanya Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja yang akan habis jabatannya pada 16 Desember 2015.

Adapun delapan capim KPK yang diserahkan adalah kategori pencegahan terdiri atas Saut Situmorang dan Surya Chandra, penindakan Alexander Marwata dan Basariah Panjaitan.

Kemudian, kategori manajemen ada Agus Rahardjo dan Sujanarko dan kategori supervisi dan pengawasan ialah Johan Budi Sapto Pribowo dan Laode Muhammad Syarif.

Sebelumnya, panitia seleksi juga mengirimkan dua nama, yaitu Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata. (Baca: Pansel Kecewa jika DPR Kembalikan Capim KPK ke Presiden)

Keduanya akan menjalani uji kelayakan lagi bersama delapan nama lainnya. Adapun masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan habis pada Desember 2015.