Jokowi Tunjuk Menteri Penghubung karena Terinspirasi Sudirman Said

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk menteri untuk jadi penghubung sejumlah negara terinspirasi keberhasilan Menteri ESDM Sudirman Said untuk mendatangkan investor dari Timur Tengah.

Hanya dalam waktu sekitar tiga bulan, Sudirman berhasil menghasilkan potensi investasi dari Timur Tengah sekitar 15 miliar dollar AS.

"Pengalaman paling baik Middle East dengan Pak Sudirman, bisa (menghasilkan investasi) 15 miliar dollar AS, termasuk TPPI, Tuban, Kaltim, dan Cilacap," kata Pramono Anung di kantornya, Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Dari serentetan potensi investasi itu, salah satunya akan ditandatangani pada Kamis (26/11/2015).

Kontrak investasi itu akan ditandatangani langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Cilacap, Jawa Tengah, dari Aramco senilai 5 miliar dollar AS.

Sudirman telah ditunjuk menjadi menteri penghubung dengan negara-negara di Timur Tengah sejak September 2015.

"Inilah jadi semacam role model tempat-tempat lain," ujarnya.

Pramono mengatakan, para menteri yang ditunjuk Presiden menjadi penghubung dengan negara lain akan menjadi "utusan khusus" di bidang investasi dan perizinan.

Para menteri tersebut bertugas menyelesaikan hambatan saat ada investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia.

"Keluhan banyak negara masih ada hambatan walaupun ada satu pintu BKPM, tetapi masih lama. Presiden ingin speed up," ujar Pramono.

Ia mengakui, ada alasan-alasan khusus dari Presiden Jokowi saat menunjuk seorang menteri menjadi penghubung suatu negara.

Misalnya, penunjukan Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjadi penghubung dengan negara Eropa dan Australia karena dianggap menguasai wilayah tersebut.

"Pertimbangannya karena kedekatan orang yang bersangkutan, tetapi tak menutup kemungkinan diganti atau digeser," ungkapnya.

Presiden Jokowi menunjuk sejumlah menteri untuk fokus menangani kerja sama dengan luar negeri. Pembagian tanggung jawab dilakukan untuk mempercapat penentuan solusi saat ada kendala dan menghindari tumpang tindih penanganannya.

Adapun pembagian tugas tersebut bisa dibaca dalam berita "Jokowi Tunjuk Sejumlah Menteri untuk Tangani Kerja Sama dengan Luar Negeri".