Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haedar Nashir: Korupsi Tidak Hanya Ambil Uang Negara, tetapi Juga Penyalahgunaan Kekuasaan

Kompas.com - 23/11/2015, 13:05 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, praktik korupsi tidak hanya dilakukan dengan mengambil uang negara, tetapi juga penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan.

Hal itu dikatakan Nashir saat mengomentari adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto terkait renegosiasi kontrak PT Freeport.

"Korupsi bukan cuma mengambil uang negara, melainkan penyalahgunaan kekuasaan. Ini yang harus dihindari," ujar Haedar saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).

Haedar mengatakan, dalam konteks reformasi birokrasi, penyelenggara negara yang diberikan mandat untuk menduduki jabatan publik seharusnya berdiri di atas semua golongan. (Baca: Setya Novanto: Saya Diminta Pertahankan Jabatan Ketua DPR)

Selain itu, penyelenggara negara tersebut dilarang untuk menggunakan jabatan dan fasilitas yang dimiliki untuk kepentingan pribadi.

"Kalau seperti itu, sama saja dengan korupsi. Nanti ada golongan lain yang merasa dirugikan, apalagi penyalahgunaan wewenang yang menghambat anggaran pemerintah, yang tidak lain adalah milik rakyat," kata Haedar.

Menteri ESDM Sudirman Said menyebut Setya Novanto bersama pengusaha minyak Reza Chalid bertemu Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin sebanyak tiga kali. (Baca: Fadli Zon: Mana Kalimat "Papa Minta Saham" di Transkrip?)

Pada pertemuan ketiga, yakni 8 Juni 2015, Novanto disebut meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga disebut meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut.

Sudirman mengaku mendapatkan informasi ini dari Maroef. Sudirman kemudian melaporkan hal tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). (Baca: Presiden PKS: KMP Siap Dukung Setya Novanto Jalani Sidang MKD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com