Netralitas penyelenggara dinilai sebagai antisipasi terjadinya konflik.
"Para penyelenggara pilkada hendaknya berlaku netral, amanah, objektif, adil, transparan, dan independen, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang terbaik bagi bangsa," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Ketua Bidang Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri PP Muhammadiyah Bachtiar Effendi mengatakan, dalam beberapa pilkada sebelumnya, terjadi keterlibatan penyelenggara dalam proses pemilihan. Hal seperti itu sering memicu konflik, terutama bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Bahkan, dalam tahapan pilkada serentak 2015, menurut Bachtiar, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terpaksa memecat sejumlah penyelenggara karena dinilai tidak netral.
"Ini pilkada serentak pertama, jadi saya kira kali ini bisa menjadi contoh. Kalau tidak bagus, bisa jadi catatan tersendiri, mungkin orang lebih tertarik pilkada yang tidak serentak, yang biayanya mahal," kata Bachtiar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.