Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/11/2015, 15:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pemilu dengan sistem noken mencederai prinsip langsung dan rahasia dalam pemilu.

Hal tersebut dilihat dari adanya pengakuan kepala suku sebagai representasi pemilih.

"Jadi kalau bicara soal asas dan prinsip saja sudah tercederai. Karena adanya pengakuan kepala suku sebagai representasi pemilih. Jadi bukan demokrasi langsung, tapi demokrasi keterwakilan" kata Titi di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

Titi menambahkan, sistem noken secara khusus juga memengaruhi tahapan pendaftaran pemilih yang sering kali menjadi masalah.

Hal tersebut ditandai dengan fenomena jumlah perolehan suara yang kerap tercatat dalam perhitungan angka bulat untuk pasangan calon tertentu.

Selain itu, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) diduga cenderung hanya mengandalkan informasi dari kepala suku untuk mengidentifikasi jumlah pemilih tanpa melakukan verifikasi yang cermat.

Titi mencontohkan, kasus di Kabupaten Nduga yang pada pemlihan legislatif 2014, terjadi penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT), secara signifikan dari 50.000 menjadi 150.000.

Bahkan, dikatakan bahwa Komnas HAM juga, melaporkan banyak terjadi penggelembungan suara di Pileg 2009 akibat proses pendaftaran pemilih yang kurang cermat dan verifikasi yang tidak aktual.

"Dari satu sisi, situasi ini tidak dapat dibenarkan karena menyangkut integritas proses dan hasil pemilu," ujar Titi.

Titi menyarankan, KPU perlu memastikan proses pendaftaran pemilih dengan benar dan melakukan inovasi khusus guna memastikan akurasi DPT di Papua.

Ia menilai, selama ini verifikasi faktual yang dipraktikkan di Papua masih meragukan, terutama terkait munculnya pembulatan angka-angka pada jumlah DPT di distrik.

Hal tersebut, menurut Titi, diakibatkan banyaknya distrik yang masih sulit diakses dengan transportasi normal dan kendala cuaca.

"Perhatian terhadap persoalan ini penting, karena kasus penggelembungan DPT juga sering menjadi sebab konflik," ungkap Titi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com