Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/11/2015, 17:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo terkejut dan marah terhadap informasi yang beredar di masyarakat tentang adanya politisi dan pihak lain yang diduga menggunakan namanya untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia. Masalah ini perlu dijelaskan dengan jernih.

"Presiden terkejut dan marah, serta akan menelusuri dan meminta penjelasan. Presiden juga tidak tahu apa yang terjadi (dengan) informasi permintaan saham. Tentu, Presiden akan menindaklanjutinya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (16/11/2015), terkait pertemuan empat matanya dengan Presiden.

Kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tentang adanya pimpinan DPR yang memakai nama Presiden dan Wapres untuk meminta sesuatu dari PT Freeport Indonesia (FI).

Dalam laporannya selama sekitar satu jam ke MKD, Sudirman menyebut ada beberapa pertemuan antara seorang anggota DPR, seorang pengusaha, dan perwakilan pimpinan FI. Anggota DPR itu diduga meminta saham kosong dan proyek pembangkit listrik dengan memakai nama Presiden dan Wapres. Sebagai bukti, Sudirman melampirkan tiga lembar transkrip pembicaraan pertemuan terkait.

Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggota DPR yang dimaksud Sudirman dari unsur pimpinan DPR.

Saat ditanya apakah politisi itu adalah Ketua DPR Setya Novanto, Sufmi yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra ini menjawab, "Jangan dulu, itu sudah masuk materi perkara. Nanti akan kami sampaikan pada waktunya."

Diplomasi

Setya membenarkan pernah beberapa kali bertemu pimpinan FI. Namun, ia menolak jika pimpinan DPR disebut memakai nama Presiden dan Wapres. "Selaku pimpinan DPR, tidak pernah membawa nama Presiden yang istilahnya mencatut," katanya. Ia menambahkan, pertemuan itu bagian dari tugas diplomasi.

Kemarin, Setya menemui Kalla. Selain menyampaikan undangan pernikahan putrinya, Setya juga mengklarifikasi laporan Sudirman ke MKD. Kalla mendengarkan cerita versi Setya.

Kalla juga menerima Sudirman, yang baru melapor ke MKD. Dia memuji langkah Sudirman.

Halaman:


Terkini Lainnya

Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com