Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Tak Salah, Setya Novanto Temui Wapres untuk Klarifikasi Laporan Menteri ESDM

Kompas.com - 16/11/2015, 16:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto langsung menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin (16/11/2015).

Pertemuan dilakukan seusai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan "politisi kuat" yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Freeport.

"Saya harus sampaikan karena saya tidak pernah membawa nama Presiden, Wapres," kata Novanto seusai pertemuan. (Baca: MKD Buka Identitas Pencatut Nama Presiden Usai Verifikasi Laporan Sudirman)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, dia tidak pernah mencatut nama Presiden atau Wapres untuk mencari keuntungan dari Freeport.

Ia memastikan bahwa kalaupun ada rapat kerja yang berhubungan dengan Papua, hal itu dilakukan untuk menjamin kesejahteraan di Bumi Cenderawasih tersebut. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Novanto juga tidak menjawab saat ditanya adanya pertemuan dirinya dengan petinggi Freeport. Ia meminta pertanyaan itu ditanyakan langsung kepada PT Freeport.

Selain mengklarifikasi masalah Freeport, Novanto mengaku menemui Kalla untuk meminta masukan terkait konflik Golkar sekaligus menyampaikan undangan pernikahan putrinya.

Menteri ESDM Sudirman Said telah melaporkan anggota DPR yang mencatut nama Presiden dan Wapres kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR). (Baca: Fadli Zon Bela Anggota DPR yang Catut Nama Presiden )

Pencatut nama itu disebut meminta imbalan dengan jaminan dimuluskannya perpanjangan kontrak Freeport.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com