Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Minta Negara Maju Contohkan Pengurangan Emisi

Kompas.com - 16/11/2015, 07:08 WIB
TURKI, KOMPAS.com - Indonesia melalui forum KTT G20 meminta negara-negara maju memberikan contoh dan mendukung pengurangan emisi karbon di dunia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada Working Lunch para kepala negara G20 di Antalya, Turki, Minggu (15/11/2015).

"Setiap negara patut memberikan komitmennya guna memastikan pertemuan COP 21 di Paris berlangsung dengan sukses," kata Jokowi.

Indonesia berharap kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan Paris akhir November 2015 bersifat ambisius, berkelanjutan, dan adil. Menurut Presiden Jokowi, sebagai negara berkembang, Indonesia telah melakukan aksi nyata dengan menegaskan komitmen pengurangan emisi sebagaimana tercantum pada "Intended National Determined Contribution" (INDC).

Komitmen yang diberikan Indonesia adalah mengurangi emisi 29 persen di bawah "business as usual" pada tahun 2030 dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Presiden Jokowi meminta negara-negara maju memberi contoh dan dukungan dalam pengurangan emisi karbon. Ia juga menegaskan pentingnya negara maju memberikan dukungan bagi negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim.

Negara maju diharapkan dapat meningkatkan pendanaan, melakukan alih teknologi ramah lingkungan dan memberi bantuan pembangunan kapasitas.

Pada sesi Working Lunch on Development and Climate Change ini, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya negara maju untuk memobilisasi bantuan bagi negara berkembang sebesar 100 miliar pada tahun 2020 untuk mengatasi perubahan iklim.

Terakhir, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa prinsip "Common but Differentiated Responsibility" (CBDR) sekaligus "Respective Capabilities" juga harus dihormati dalam perjanjian perubahan iklim yang akan disepakati di Paris nantinya.

Presiden juga mengajak semua Kepala Negara untuk memberikan dukungan politis kepada para negosiator agar kesepakatan pada COP21 bisa dicapai tepat waktu dan segera diimplementasikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com