Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Mengaku Usul ke Jokowi agar KIH Jadi Partai-partai Pendukung Pemerintah

Kompas.com - 13/11/2015, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membenarkan dirinya mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengubah nama Koalisi Indonesia Hebat menjadi Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.

"Usulan tersebut saya sampaikan ketika Presiden Jokowi menghadiri pertemuan dengan pimpinan partai-partai pendukung Pemerintah," kata Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (13/11/2015), seperti dikutip Antara.

Hal itu disampaikan Zulkifli menjawab pertanyaan pers usai menerima kunjungan Duta Besar Republik Kuba untuk Indonesia, Nirsia Castro Guevara, di ruang kerjanya.

Menurut Zulkifli, pimpinan partai-partai pendukung pemerintah yang hadir saat itu adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.

"Saya bersyukur KIH (Koalisi Indonesia Hebat) membubarkan diri dan menjadi partai pendukung Pemerintah. Saya berhasil. Itu saya yang minta," kata Zulikifli.

Ketua MPR RI ini memuji keputusan Presiden Jokowi yang tidak lagi menggunakan nama KIH, tapi partai pendukung Pemerintah. (baca: Wapres Nyatakan KIH Tak Berganti Nama)

Menurut Zulkifli, di daerah sudah tidak ada lagi KMP dan KIH, karena partai-partai di daerah semuanya sudah membaur satu sama lain.

Zulkifli menjelaskan, usulan tersebut merupakan keputusan PAN yang menilai tidak perlu ada lagi koalisi karena sudah tidak relevan.

Terlebih lagi, kata dia, tantangan yang harus dihadapi Indonesia dari dunia internasional cukup berat, yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi, tolong jangan lagi ada koalisi-koalisi. Jangan lagi berkelompok. Saya usulkan bentuk saja partai pendukung Pemerintah serta partai tidak mendukung pemerintah," katanya.

Menurut Zulkifli, posisi partai pendukung pemerintah dan partai tidak mendukung pemerintah, lebih kepada menyatakan sikap terhadap kebijakan, bukan mementingkan kelompok tertentu, dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan.

Semua partai politik, kata dia, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama ingin menyejahterakan rakyat, cuma jalannya yang berbeda-beda.

Presiden dan pimpinan parpol pendukung pemerintah pada Kamis (12/11/2015) malam, melakukan pertemuan di Istana.

Hadir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, dan elite parpol lain.

Romahurmuziy mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas berbagai hal. Salah satunya disepakati koalisi diubah namanya menjadi partai-partai pendukung pemerintah. (baca: Pimpinan KIH Temui Jokowi di Istana, Bahas Konstelasi Politik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com