Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Isu Pelobi Gedung Putih, Kalla Tegaskan Posisi RI terhadap AS

Kompas.com - 09/11/2015, 20:41 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap kabar adanya perusahaan yang melobi pertemuan Presiden AS Barack Obama dengan Presiden Joko Widodo tak perlu lagi ditanggapi.

Apalagi, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta juga sudah membantah kabar tersebut.

Di tengah isu itu, Wapres menegaskan bahwa negara-negara asing, termasuk Amerika Serikat, memiliki kepentingan yang lebih besar kepada Indonesia. Karena itulah Indonesia dianggap sebagai negara yang penting.

"Ya biasa lah kita kan negara besar. Masa dispesialkan. Jangan Anda kira cuma kita yang berkepentingan. Amerika lebih berkepentingan ke Indonesia. Jangan menganggap kecil negeri kita ini," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (9/11/2015).

Kalla mengatakan, kabar lobi-lobi di Gedung Putih itu hanya sebatas perkiraan. Sebab, Kalla menilai informasi itu tak menyebutkan dari mana asal sumbernya.

Menurut Kalla, dorongan agar pemerintah suatu negara mengadakan pertemuan dengan pemerintah negara lain bisa saja datang dari para pengusaha. Upaya itu biasanya dilakukan agar terjalin kerja sama yang baik antar kedua pemerintahan.

"Jadi bisa saja mungkin pengusaha-pengusaha ingin lebih mendorong hubungan baik dengan Indonesia, ya mungkin para pengusaha itu," kata dia.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta membantah kabar yang menyebut adanya perusahaan yang melobi pertemuan Presiden AS Barack Obama dengan Presiden Joko Widodo. (Baca: Dubes AS Bantah Ada Lobi Perusahaan di Pertemuan Jokowi-Obama)

Menlu Retno LP Marsudi pun sudah menjelaskan bahwa pertemuan Jokowi dengan Obama dilakukan setelah mendapat undangan resmi. Retno mengatakan, surat tersebut dikirimkan Obama tanggal 16 Maret 2015, jauh sebelum kunjungan dilakukan.

Tulisan akademisi

Kabar mengenai keterlibatan konsultan untuk mempertemukan Jokowi dengan Obama ditulis akademisi dari Australia National University, Dr Michael Buehler, dan dimuat di laman http://asiapacific.anu.edu.au dengan judul Waiting in The White House Lobby.

Menurut Buehler, pemerintah Indonesia membayar konsultan Pereira International PTE LTD dari Singapura dan konsultan PR di Las Vegas, R&R Partners, Inc. (Baca: Pemerintah Bereaksi soal Isu Konsultan Asing dalam Pertemuan Jokowi-Obama)

Ia menyebutkan bahwa Pereira Internasional membayar 80.000 dollar AS kepada R&R Partners agar membantu Jokowi untuk mendapatkan akses ke Gedung Putih.

Namun, Buehler membantah bahwa dirinya mengatakan jasa lobi itu digunakan untuk mempertemukan Jokowi dengan Obama. (Baca: Michael Buehler Buka Suara soal Kontroversi Pelobi pada Kunjungan Jokowi ke AS)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai-ramai Ajukan Diri jadi Amicus Curiae Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Ramai-ramai Ajukan Diri jadi Amicus Curiae Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Nasional
Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Nasional
Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
'Amicus Curiae' Megawati

"Amicus Curiae" Megawati

Nasional
Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com