Kemenlu Bantah Bayar Konsultan Asing untuk Pertemukan Jokowi dan Obama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membantah adanya bantuan konsultan dengan bayaran tertentu untuk mempertemukan Presiden Joko Widodo dan Presiden Barack Obama di Amerika Serikat.

"Kementerian Luar Negeri menyesalkan, isu yang diangkat sangat tidak akurat, tidak berdasar dan sebagian mendekati ke arah fiktif," demikian pernyataan resmi Kemenlu RI yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/11/2015).

Dalam pernyataan tertulis itu, Kemenlu RI menegaskan bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke AS atas undangan Presiden Obama.

Undangan disampaikan langsung pada saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC di Beijing, China, pada 10 November 2014. Hal itu ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.

Karena berbagai alasan, Jokowi baru dapat memenuhi undangan Obawa pada 25-27 Oktober 2015.

Persiapan kunjungan ke Amerika Serikat dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan berkoordinasi bersama berbagai kementerian dan lembaga, parlemen, Kedutaan Besar RI di Washington DC, Konsulat Jenderal RI di San Francisco, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, serta kalangan bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya.

Kemenlu menyatakan bahwa persiapan kunjungan Jokowi ke AS mencakup sejumlah pertemuan tingkat menteri dan kunjungan timbal balik para menteri serta pejabat tinggi dari kedua negara serta sejumlah misi bisnis.

Puncaknya adalah pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC pada 21 September 2015.

"Hal ini menandai pentingnya kesuksesan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat yang bukan hanya menjadi kepentingan pemerintah, namun juga berbagai pemangku kepentingan di Indonesia secara menyeluruh," sebut keterangan Kemenlu.

Kemenlu mengungkapkan bahwa persiapan intensif ini memungkinkan ditandatanganinya lebih dari 18 perjanjian bisnis senilai lebih 20 miliar dollar AS dan sejumlah nota kesepahaman antara pemerintah AS dan Indonesia.

"Kementerian Luar Negeri juga tidak pernah mengeluarkan anggaran kementerian untuk jasa pelobi, namun memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di Amerika Serikat dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di Amerika Serikat," sebut Kemenlu.

Merujuk pada tuduhan yang tidak berdasar akan adanya perselisihan antara Menlu dan menteri lain pada saat persiapan kunjungan ini, Kemenlu menyesalkan bahwa seorang akademisi dari Australia National University, Dr Michael Buehler, dapat menyampaikan suatu pernyataan yang tidak benar.

(Baca Pemerintah Bereaksi soal Isu Konsultan Asing dalam Pertemuan Jokowi-Obama)