Kementerian ESDM Nyatakan Tak Ada Rencana Proyek Pembuatan PLTMH di Deiyai

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Maulana mengaku tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di Kabupaten Deiyai, Papua.

Menurut Rida, tidak ada rencana pembangunan pembangkit listrik tersebut di Kementerian ESDM.

"Tidak tahu. Yang saya tahu, proyek itu tidak ada di kita," ujar Rida di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/11/2015) malam.

Rida mengatakan, tidak pernah ada pembicaraan apa pun dengan Dewie mengenai rencana proyek tersebut. Ia mengaku tidak tahu apa kaitan kementeriannya dengan kasus yang menjerat Dewie. "Ya, tidak tahu," kata dia.

Berdasarkan risalah rapat Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang didapat Kompas.com, Dewie menyampaikan keprihatinan soal kondisi listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

"Deiyai itu Kantor Bupatinya tidak ada listrik, Pak, sehingga kalau mau ngetik-ngetik komputer, cari dulu rumah masyarakat yang punya diesel, genset, sesudah itu balik lagi ke Kantor Bupati, suruh tanda tangan bupatinya. Luar biasa ini kalau Kantor Bupati saja tidak punya listrik," kata Dewie kepada Sudirman sebagaimana tercantum dalam risalah.

Dewie mengaku mengetahui mengenai kondisi ini dari sekelompok orang yang tinggal di sana. Dia tidak menjelaskan bagaimana proses pertukaran informasi ini bisa terjadi.

Menurut Dewie, pembangkit listrik di Deiyai harus diperjuangkan. Dewie pun meminta Kementerian ESDM untuk fokus membenahi kondisi energi listrik yang ada di kawasan Indonesia timur.

Dia menilai, sudah terjadi ketimpangan fasilitas listrik antara kawasan barat dan timur Indonesia. Dalam kasus ini, Dewie diduga menerima suap Rp 1,7 miliar untuk memasukkan proyek itu ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Dalam kasus ini, Dewie diduga disuap oleh pengusaha dari PT Abdi Bumi Cendrawasih, Setiady Jusuf, dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Deiyai, Irenius Adii, agar memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, ke dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016.

Menurut KPK, staf ahli Dewie, Bambang Wahyu Hadi telah berperan aktif seolah mewakili Dewie dan asisten pribadinya, Rinelda Bandoso, untuk menentukan nilai komitmen 7 persen dari nilai total proyek. KPK memperkirakan nilai proyek ini hingga ratusan miliar rupiah.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Rinelda, Bambang, serta Irenius sebagai tersangka.

Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, pemberian kepada Dewie itu merupakan pemberian pertama dan masih 50 persen dari commitment fee. KPK menduga akan ada pemberian lainnya.

Atas perbuatannya, Dewie dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH