Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Puas Lihat Perkembangan Proyek Tol Sumatera

Kompas.com - 06/11/2015, 16:53 WIB

LAMPUNG SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, dalam waktu dua setengah tahun hingga tiga tahun, Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggibesar di Lampung harus selesai dibangun.

"Saya puas dengan hasil pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang sekarang, progresnya sangat bagus," kata Presiden Jokowi usai memantau pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Desa Sabahbalau Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan, Jumat (6/11/2015), seperti dikutip Antara.

Jokowi mengatakan, perkembangan pembangunan JTTS selalu dipantau. Setelah melihat progresnya, Presiden menilai sangat baik dan cepat.

Harapannya, pada tahun 2018, JTTS selesai dibangun agar bisa langsung dirasakan oleh rakyat.

"Tahun 2018 pembangunan JTTS harus selesai hingga Palembang," kata Jokowi lagi.

Selanjutnya, menurut Presiden Jokowi, akan kembali dibuat jalan tol dari Provinsi Aceh hingga tembus ke Lampung.

Presiden Jokowi beserta rombongan tiba di Bandara Radin Inten II Lampung, Jumat, tepat pukul 14.20 WIB. Rombongan disambut oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo beserta istri dan jajaran Forkopimda.

Presiden langsung bertolak menuju proyek pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera di Km 77, yang terletak di Desa Sabah Balau Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan jalur darat.

Menurut informasi, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja selama dua hari, hingga Sabtu (7/11) di Lampung.

Selain memantau proyek tol, sejumlah agenda kunjungan lainnya juga akan dilakukan Presiden Jokowi, termasuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Lampung pada Jumat malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com