Ketua Komisi I DPR Dukung Peradilan Militer Berlangsung Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mendukung pengadilan militer secara terbuka terhadap oknum TNI yang terjerat kasus hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

"Sudah tepat itu. Kalau dilihat dari perangkat peraturan yang ada, seperti hukum peradilan militer, itu bisa memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pelanggaran hukum di jajaran TNI," kata Mahfudz saat dihubungi, Kamis (5/11/2015).

Menurut dia, sidang militer yang berlangsung terbuka akan membuat proses hukum bagi aparat TNI berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Proses yang transparan dan akuntabel itu diharapkan akan memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga tidak ada kesan bahwa TNI melindungi anggotanya yang melakukan kesalahan.

"Jika pengadilan militer dilakukan terbuka dan dikomunikasikan ke publik, maka hal itu akan menguntungkan TNI," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Rabu kemarin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa sidang militer atas anggota TNI yang kasusnya berkaitan dengan masyarakat akan dilakukan secara terbuka.

Hal itu disampaikannya terkait penembakan oleh Serda YH terhadap Japra, warga sipil di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).

(Baca: Oknum Kostrad Tembak Warga di Cibinong karena Mobilnya Diserempet)

Gatot mengatakan, dengan terbukanya peradilan militer, maka masyarakat dapat mengikuti proses yang berjalan. Ia tidak ingin muncul kesan ada keringanan untuk oknum TNI yang melanggar aturan. (Baca: Panglima TNI Janji Peradilan Militer Terbuka untuk Masyarakat)