Refly Harun: RJ Lino Terlalu Kecil Jadi Target Pansus Pelindo II

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pengamat hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan urgensi dibentuknya panitia khusus hak angket Pelindo II. 

Menurut dia, melihat perkembangan proses yang berjalan, pembentukan pansus terlalu berlebihan jika hanya ingin mengusut penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

"Kalau Lino ngapain? Terlalu kecil. Ibaratnya kapal kecil, nembaknya pakai meriam," kata Refly di Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Refly menjelaskan, pansus, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat adalah senjata bagi DPR untuk menghadapi eksekutif. (baca: Bentuk Pansus Pelindo II, DPR Dinilai Turun Kelas)

Senjata ini harusnya digunakan untuk sesuatu yang luar biasa, hal-hal yang tidak lagi bisa dihadapi dengan fungsi pengawasan DPR. Contohnya, jika hendak mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

"Kalau Presiden dan Wapres misalnya terlibat, Wapres menghalangi proses penegakan hukum di Pelindo II misalnya, itu baru equal dan seimbang," ucap dia.

Namun, jika melihat rapat-rapat pansus sejak awal terbentuk, kata dia, Pansus terlihat hanya mengarah kepada penyimpangan yang diduga dilakukan RJ Lino.

Meski bisa jadi, kata dia, pansus ini ditargetkan untuk mengejar suatu yang lebih besar. (baca: Benny K Harman: Pelindo II Tak Layak Dijadikan Target Hak Angket)

"Yang dipelototin Lino, tapi yang jadi target menteri tertentu. Atau bahkan bisa Presiden dan Wakil Presiden. Padahal pansus tidak boleh begitu. Pansus harus clear sejak awal mau melakukan penyelidikan terhadap apa dan siapa," ucap dia.