Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Desain Surat Suara Braille untuk Pilkada Serentak

Kompas.com - 03/11/2015, 23:40 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum akan memfasilitasi penyandang disabilitas dalam Pilkada Serentak 2015. Salah satunya, adalah menyiapkan template surat suara bagi penyandang tunanetra.

Nantinya, surat suara akan diselipkan ke dalam template tersebut untuk kemudian dilakukan pencoblosan.

"Dimasukkan surat suaranya ke dalam (template). Nanti saat dipegang ada perintahnya," ujar Komisioner KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay sambil memegang template tersebut, saat ditemui di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Hadar menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan yayasan-yayasan penyandang cacat untuk memberi rekomendasi desain template surat suara Braille tersebut.

"Menentukan spesifikasi, tebalnya, bentuknya. Rekomendasi mereka," tutur Hadar.

Selain rekomendasi template surat suara, menurut Hadar, yayasan-yayasan tersebut juga memberi pelatihan tentang petunjuk teknis di lapangan. Salah satunya adalah bagaimana cara memanggil penyandang tunarungu dan sebagainya.

"Kadang kita tidak mengerti. Seringkali kita tidak paham. Mereka yang mengajarkan," tuturnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU, Farida Fauzia mengatakan, KPU juga menyediakan surat suara lainnya bagi penyandang tunanetra yang tidak bisa membaca huruf Braille.

Menurut Farida, surat suara yang disiapkan diberi tanda khusus, misalnya balok kecil yang dapat diraba oleh mereka.

"Ada tunanetra yang tidak bisa membaca Braille. Jadi kita kasih tanda khusus di situ. Seperti ada baloknya satu, dua, tiga. Meraba itu saja. Kan dia sudah tahu calonnya," kata Farida.

Farida menambahkan, sebetulnya KPU sudah memfasilitasi penyandang disabilitas pada pemilu-pemilu sebelumnya. Namun, ia mengaku banyak pihak yang menyorot hal ini karena kesadaran politik yang kian meningkat di masyarakat.

"Sama sebetulnya (dengan pemilu-pemilu sebelumnya). Mungkin sekarang ada kesadaran politik lebih bahwa penyandang cacat boleh menggunakan haknya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com