Menurut Hasto, sebagai partai dalam pemerintahan, PDI-P mengharapkan stabilitas politik tetap terjaga, karena hal tersebut dapat menentukan dan menopang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. (Baca: PPP Kubu Romahurmuziy Buka Semua Opsi untuk Selesaikan Konflik Internal )
Saat ini, Dewan Pimpinan Pusat PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy membuka semua opsi untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan PPP. Sikap ini diambil melalui Rapimnas III PPP yang digelar di Jakarta, 28-29 Oktober 2015.
Peserta Rapimnas menyepakati untuk memberikan mandat kepada tim tujuh yang diisi oleh pimpinan dan tokoh senior PPP. (Baca: Yasonna Laoly Sarankan Dualisme di Golkar dan PPP Berdamai )
Mandat tersebut adalah untuk mengambil langkah politik dan hukum, termasuk upaya mencapai islah di luar pengadilan, mengupayakan peninjauan kembali, dan melaksanakan sepenuhnya putusan kasasi Mahkamah Agung.
Sementara itu, Partai Golkar kini telah melaksanakan proses konsolidasi politik antara dua kepengurusan, yakni kubu hasil Munas Bali dan kubu hasil Munas Ancol. (Baca: Agung Laksono: Saya dan Pak Ical Sepakat Dukung Pemerintah Jokowi )
Kedua kubu bahkan telah mengadakan Silatutahmi Nasional yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Minggu (1/11/2015).